Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) PDI Perjuangan berakhir kemarin. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpesan, dalam pidato penutupannya, agar para kepala daerahnya ikut bersama-sama melawan korupsi.

''Marilah kita galang, kita buktikan, dan kita laksanakan kehidupan kepartaian dan pengelolaan pemerintahan yang bebas korupsi. Kalian sanggup?'' seru Megawati di Sentul International Convention, Jakarta, tadi malam (5/8). Pernyataan itu langsung disambut seruan kesiapan dari ribuan peserta rakornas yang hadir.

Proyek rumah aspirasi anggota DPR bakal terganjal. Sinyal akan lenyapnya proyek bernilai Rp 374 per anggota dewan itu datang dari salah sseorang pimpinan DPR, Priyo Budi Santoso. Rumah aspirasi yang sudah disahkan oleh BURT (badan urusan rumah tangga) itu dinilai memunculkan citra negatif di tengah publik.

Priyo meminta BURT meninjau ulang rumah aspirasi. ''Gagasannya bagus. Hanya, saya berpandangan tidak diperlukan rumah aspirasi jika ternyata menimbulkan polemik baru,'' kata Priyo di DPR kemarin.

Korupsi kian merajalela. Seiring berjalannya waktu, tren korupsi menunjukkan peningkatan. Sektor yang paling rentan dijadikan ajang korupsi berdasarkan riset ICW pada semester I tahun 2010 adalah keuangan daerah (Kompas, 5/7).

Press Release

Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melewati pengumuman Tahap II dan profille assesment. Berdasarkan fase yang disampaikan oleh Panitia Seleksi (Pansel), maka jalan menuju kursi pimpinan KPK semakin dekat. Calon yang lulus tahap III segera akan diumumkan, mengkuti proses Wawancara, dan kemudian dua nama akan diserahkan pada Presiden RI.

Fungsi pengawasan DPRD tidak maksimal.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, sektor keuangan daerah menjadi penyumbang potensi kerugian negara terbesar akibat kasus korupsi yang terjadi dalam semester pertama tahun ini.

Tim pemberantasan mafia hukum diminta lebih berani bertindak.

Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, Satuan Tugas belum mengkaji kasus rekening mencurigakan milik sejumlah pejabat tinggi Kepolisian RI.

"Kami belum menyentuh itu karena dokumen resminya belum kami terima," kata Kuntoro seusai rapat koordinasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah di kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mulai menyusun rencana verifikasi calon Kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri, yang akan pensiun pada Oktober mendatang.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Andan Pandupraja, mengatakan verifikasi akan dilakukan setelah Idul Fitri. “Mungkin September kami akan verifikasi nama calon pengganti (Kapolri),” kata Adnan kemarin.

Kasus Bank Century dan kasus pajak Gayus Halomoan Tambunan menjadi bahan studi kasus dalam tes penilaian personal (personal assessment) 12 calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, kemarin.

“Untuk kasus Gayus, kita harus periksa perusahaan-perusahaan yang terbukti memberi suap. Ya, kita periksa semua. Kan ini menyangkut kerugian negara. Supaya kasus ini bisa diambil alih oleh KPK,” ujar salah seorang calon, pengacara Fredrich Yunadi, setelah menjalani tes.

Sebanyak dua pertiga atau sekitar 72 persen dari 1.000 laporan yang dialamatkan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berisi keluhan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang anggota reserse. Anggota Komisi Kepolisian Nasional, La Ode Husein, mengatakan 28 persen lainnya berisi laporan soal perlakuan diskriminatif polisi saat melayani masyarakat. Laporan dibuat sejak awal tahun hingga Agustus 2010.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Ganjar Pranowo mengatakan, kriteria bebas dari kasus korupsi perlu dijadikan salah satu syarat dalam pencalonan kepala daerah. Komisi Pemerintahan akan mengusulkan persyaratan tersebut dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ganjar Pranowo mengatakan, aturan yang berlaku saat ini tidak mempersoalkan seorang calon kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi selama belum ada putusan tetap pengadilan. “Kita masih memakai asa praduga tak bersalah,” kata Ganjar di Jakarta kemarin.