MELAWAN hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) merupakan inti delik (bestanddeel delict) yang harus dibuktikan untuk menyatakan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, penjelasan UU PTPK memberikan pengertian bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 UU PTPK meliputi pengertian formal dan materiil.
PUASA dua pekan lagi. Namun, efeknya mulai terasa sekarang. Berita di salah satu koran nasional menyebutkan, omzet penjualan retail berpotensi melonjak. Diperkirakan, omzet pengusaha retail pada bulan puasa akan melonjak 50 persen daripada bulan biasanya. Bahkan, penjualan pada bulan puasa dan masa Lebaran nanti diprediksi akan menyumbang 20-30 persen dari target penjualan setahun.
Masalah dugaan transaksi rekening mencurigakan perwira polisi mendapat atensi khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Staf khusus presiden bidang hukum Denny Indrayana menegaskan, SBY secara khusus telah memanggil Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada Sabtu lalu (24/7).
''Presiden memerintahkan agar kepolisian kembali memperjelas dan mempertegas keterangan rekening itu kepada publik," ujar Denny kepada Jawa Pos kemarin (29/7).
Rekaman percakapan antara Ari Muladi dan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja sebanyak 64 kali makin misterius. Jaksa Agung Hendarman Supandji yang pernah mengungkapkan bahwa rekaman yang menjadi salah satu bukti perkara dugaan pemerasan dengan tersangka Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah itu ada kini terkesan lepas tangan.
Dia menyatakan belum pernah mendengar dan mengetahui langsung rekaman percakapan antara Ari dan Ade tersebut. Dia mengaku mengetahui informasi itu dari Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.
SBY: Banyak Kebijakan Bupati dan Wali Kota yang Tidak Tepat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menengarai banyak kebijakan dan sistem penganggaran di daerah yang tidak tepat. Karena itu, pemerintah pusat akan mengaudit sejumlah pelaksanaan kebijakan dan APBD yang dinilai tidak efektif.
Paripurna DPR Bahas Pemilihan Gubernur BI Penuh Interupsi
Darmin Nasution lolos menjadi gubernur Bank Indonesia. Tapi, itu tak diraih dengan mulus. Rapat paripurna DPR dengan agenda mengesahkan hasil komisi XI yang telah menetapkan Darmin berubah menjadi lautan interupsi. Bahkan, Fraksi Partai Hanura dan FPDIP memilih walkout.
Pemilihan Darmin itu penuh ganjalan sejak tahap fit and proper test di Komisi XI DPR. Di level itu dia lolos dengan persyaratan. Salah satu di antaranya, harus mundur bila nanti menjadi tersangka kasus Bank Cuntury.
Press Release
Intimidasi yang dialami oleh ortu murid dan anaknya dari pihak sekolah dan pejabat dinas pendidikan adalah ancaman serius terhadap pemenuhan hak-hak publik disekolah dan dunia pendidikan. Intimidasi ini dikhawatirkan dapat menyurutkan langkah orang tua murid dan publik lebih luas mengkritisi kebijakan sekolah dan pendidikan. Orang tua murid kritis akan merasa terancam seperti yang dialami oleh ortu murid di SDN RSBI 012 Rawamangun dan SMP 99.
Wajah pengacara Taufan Pawe berkerut. Tangannya sibuk membuka buku-buku soal korupsi saat mengikuti tes menulis makalah calon pengganti pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin.
Advokat asal Makassar, Sulawesi Selatan, ini tak main-main. Agar lebih percaya diri, Taufan memboyong sebuah koper besar berwarna hitam berisi 40 buku soal korupsi. "Saya harus mengutip undang-undang untuk memperjelas tulisan," katanya kemarin.
Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
Penyidik kasus Gayus Halomoan Tambunan, Ajun Komisaris Polisi Sri Sumartini, terancam hukuman 5 tahun penjara. Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, Sri dijerat dengan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
PT Bhakti Investama membantah ketika disebut telah memberikan pinjaman kepada PT Sarana Rekatama Dinamika maupun menerima aliran dana dari perusahaan tersebut. Dalam keterangan tertulisnya kemarin, Corporate Secretary PT Bhakti Investama Tbk., Robert S., menyatakan perseroan adalah perusahaan publik yang wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
