“Dulu kerugiannya Rp 450 miliar, tapi sudah disimpan sembilan tahun.”

Jaksa Agung Hendarman Supandji punya hitungan sendiri ihwal kerugian Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Menurut dia, ganti rugi yang pantas untuk kasus tersebut adalah Rp 1 triliun. Angka itulah yang ia sampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari sebelum yang bersangkutan bertemu dengan Hary Tanoesoedibjo, adik Hartono Tanoesoedibjo, tersangka kasus Sisminbakum.

AKP Sri Sumartini Jalani Sidang Perdana

Kompol M. Arafat Enanie membantah menerima pemberian Harley Davidson terkait dengan penanganan perkara Gayus Halomoan Tambunan. Dia berdalih, motor Harley tipe Ultra Classic itu merupakan titipan Alif Kuncoro.

''Pak Alif menyampaikan kepada saya, ada rencana untuk menitipkan motor Harley kepada saya,'' kata Arafat saat menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa Alif Kuncoro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (28/7). Alasan penitipan itu, lanjut dia, adalah Alif sedang memiliki masalah dengan istrinya.

Para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos seleksi administrasi kemarin (28/7) mengikuti ujian seleksi tahap ketiga. Dalam seleksi tersebut, mereka diminta membuat makalah kompetensi secara spontan di lokasi ujian, Gedung Pangayoman, Kemenkum dan HAM. Namun, di antara 144 calon, hanya 133 orang yang mengikuti ujian tahap ketiga.

Menurut Wakil Ketua Pansel Pimpinan KPK M.H. Ritonga, beberapa peserta datang terlambat. ''Jadi, 133 calon datang mengikuti ujian. Yang jelas, pansel tidak memberikan tambahan waktu bagi yang datang terlambat,'' tuturnya.

BPK Rilis 20 Kabupaten Berpemasukan Terbesar

Sebanyak 13 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendominasi daftar daerah terkaya di negeri ini. Provinsi Riau mencatatkan empat kabupatennya masuk list daerah termakmur. Berdasar data hasil audit yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemasukan kabupaten ''kaya'' di kedua provinsi itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan beberapa kabupaten/kota lain di Indonesia.

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar perkara cek perjalanan urung terlaksana. Gelar perkara yang terkait dengan penyidikan kasus suap cek perjalanan sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom itu dibatalkan karena pimpinan KPK tidak lengkap.

Kalangan anggota DPR kalang kabut saat namanya disebut sebagai pembolos pada masa sidang ketiga, antara 5 April-18 Juni 2010. Mereka, antara lain, anggota Fraksi PKB, Malik Haramain dan Abdul Kadir Karding. ''Sebenarnya, saya selalu minta izin ketika tidak masuk. Tapi, mungkin ada kesalahpahaman sehingga tidak tercatat," ucap Haramain, kemarin.

Sebanyak 28 kepala desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, terancam menjadi tersangka dalam kasus pungutan liar Proyek Operasional Massal Pertanahan (Prona) pada 2009. "Kejaksaan sudah menetapkan tiga kepala desa sebagai tersangka karena menerima uang yang tidak semestinya. Kejaksaan masih terus mendalami dan mengembangkan penyelidikan untuk desa-desa yang lain," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Madiun Isno Ihsan kemarin.

DPR-ICW Minta Libatkan Auditor Eksternal

Meski terus didesak untuk membongkar dugaan rekening gemuk milik perwiranya, Mabes Polri bersikukuh bahwa kasus itu sudah selesai. Sebaliknya, sebagian kalangan menganggap kasus tersebut belum rampung. Korps Bhayangkara pun diminta untuk mengungkapkan parameter dan metode penilaian terhadap perwira-perwira yang diduga terlibat.

Setiap bulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh penghasilan lebih dari Rp 62 juta. Pendapatan yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan ini belum termasuk uang rapat, uang transpor, uang perjalanan dinas di dalam dan luar negeri, serta fasilitas lain.

Gaji besar yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tak secara otomatis mendorong mereka menunjukkan kinerja cemerlang. Kendati begitu, sebagian politikus kurang setuju jika kinerja mereka dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh.

“Kalau enam kali berturut-turut.”
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat berjanji untuk menindak anggota yang sering mangkir dalam sidang-sidang di DPR. Badan ini siap mengeluarkan usul pemberhentian tanpa pandang bulu.

Menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan Nudirman Munir, pemberhentian anggota DPR bisa dilakukan bila yang bersangkutan mangkir mengikuti sidang enam kali berturut-turut. Sidang yang dimaksudkan bisa sidang paripurna, sidang komisi, maupun sidang alat kelengkapan DPR.