Kementerian beranggapan, wajar menggunakan dana jemaah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji. Koordinator Pusat Data dan Analisa ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan hingga saat ini Badan Pemeriksa hanya mengaudit sebatas penyajian laporan keuangan. “Badan Pemeriksa belum pernah melakukan audit investigatif terhadap realisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama,” kata Firdaus Ilyas dalam keterangan pers di kantornya kemarin.

Terpilih secara mufakat meski dengan catatan.

Calon tunggal Darmin Nasution tadi malam terpilih secara mufakat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Penetapan Darmin tak jadi dilakukan lewat voting.

Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara bulat menetapkan Darmin, yang saat ini menjabat Deputi Gubernur Senior dan pejabat sementara Gubernur BI, sebagai pemimpin bank sentral.

“Dalam hukum tidak ada tawar-menawar.”

 Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Muhammad Amari mengakui pertemuannya dengan Hary Tanoesoedibjo berkaitan dengan kasus korupsi proyek Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Menurut Amari, dalam pertemuan itu,Hary menanyakan kemungkinan ia mengganti kerugian negara akibat proyek tersebut.

Amari membela diri dengan menjelaskan bahwa selama ini ada kebijakan internal di Kejaksaan Agung, jika kerugian negara dibayar pada proses penyidikan, hal itu akan meringankan, dan tersangka bisa tidak ditahan.

Untuk Bongkar Rekening Gendut Jenderal Polisi

Penyelidikan kasus rekening gendut kepolisian yang tidak menyentuh level jenderal membuat kecewa ICW (Indonesia Corruption Watch). Kemarin (22/7) LSM yang memublikasikan kali pertama kasus itu mengajak para anggota DPR memberikan dukungan untuk terus membongkar kasus tersebut.

Kapolri Minta Satgas Mafia Pelajari Laporan

Polemik seputar pembubaran tim independen yang mengusut kasus mafia pajak direspons dingin oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). Kemarin (22/7) orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu meminta semua pihak menunggu proses sidang para tersangka kasus Gayus Tambunan.

Menyusul desakan beberapa kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengusut kebenaran isu dugaan suap Rp 25 miliar Kementerian Agama kepada anggota panitia kerja (panja) biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Namun, pengusutan itu tetap menunggu laporan resmi dari masyarakat.

''Apabila ada info itu (dugaan korupsi Kemenag), akan ditindaklanjuti jika datanya valid,'' ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi. S.P. kemarin (22/7).

Badan Kehormatan (BK) DPR kemarin memanggil para anggota dewan yang diduga bermasalah. Di antara empat yang dipanggil, dua orang mangkir. Mereka adalah Nurdin Tampubolon (Partai Hanura) dan Izzul Islam (PPP). Keduanya dilaporkan terlibat dugaan kasus pemalsuan ijazah.

Khusus Izzul Islam telah menerima vonis bersalah dari PN Mataram. Saat ini, melalui pengacaranya, dia sedang mengajukan banding atas putusan tersebut. Terhadap pemanggilan BK kemarin, mantan bupati Lombok Barat itu mengajukan izin tertulis tidak bisa hadir.

Dana Komunikasi Intensif untuk Serap Aspirasi

Reses bagi anggota DPR merupakan masa bergelimang anggaran. Setiap melakukan kunjungan kerja pada masa ini, setiap anggota akan mendapat dana komunikasi intensif. Besarnya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 103 juta per anggota setiap reses.

"Notabene, dana ini akan masuk ke kantong pribadi angota DPR," sorot Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Uchok Sky Khadafi di Jakarta kemarin (22/7). Menurut dia, anggaran untuk upaya penyerapan aspirasi itu terus berlipat-lipat.

Peringatan ulang tahun ke-50 kejaksaan menjadi momentum bagi Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk mengingatkan kinerja jaksa-jaksa. Salah satunya, mengedepankan orientasi kerja pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

''Tuluslah dalam bekerja serta tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita,'' ujar Hendarman saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Bakti Adhyaksa di Kejaksaan Agung kemarin (22/7).

Upaya penyadaran soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota dewan yang bandel mulai menuai hasil signifikan. Empat anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) kemarin (22/7) menyerahkan 26 LHKPN anggota fraksinya.

Empat anggota FPAN itu adalah Ahmad Rubai, A. Bakri, Viva Yoga Mauladi, dan Dewi Coryati. Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar.