Sebagian calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum menyerahkan laporan harta kekayaan terbaru. Meski dinyatakan lolos ke seleksi tahap selanjutnya, mereka hanya mengirimkan data harta beberapa tahun sebelumnya.

Berdasar Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Irjen (pur) Chaerul Rasjid terakhir melaporkan kekayaan pada 2002. Sedangkan Busyro Muqoddas dan Jimly Asshiddiqie, masing-masing mengirim data harta versi 2007 dan 2008. "Bagaimana bisa memimpin KPK kalau masih ada yang ditutupi," ucap anggota Komisi III Ahmad Rubaie.

Konflik Tak Pengaruhi Kepercayaan pada Satgas

Konflik internal yang menimpa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ternyata tidak menyurutkan kepercayaan masyarakat. Buktinya, hingga Selasa (10/8), satgas telah menerima 2.877 pengaduan dari masyarakat. Peringkat tertinggi masih terkait perkara tanah (314 pengaduan). Disusul korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 218 pengaduan serta penipuan dan penggelapan 157 pengaduan.

Sidang Kasus Sisminbakum

Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM (sekarang Kemenkum HAM) Zulkarnain Yunus harus bersiap lebih lama menghuni penjara. Jaksa menuntut Zulkarnain dengan hukuman tujuh tahun penjara terkait dengan kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Pemerintah telah gagal memenuhi janji membersihkan Indonesia dari korupsi. Ini adalah kesimpulan sementara yang saya ambil dari hasil kajian Indonesia Corruption Watch yang baru saja diluncurkan (Kompas, 5/8).

Terkait Kasasi Korupsi, Partai Masih Tunggu PK

Pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR asal Partai Demokrat As'ad Syam tak bisa dihindari. Upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi PLTD Unit 22 Sungai Bahar, Jambi, itu tidak menghalangi pemrosesan pemecatannya dari keanggotaan dewan.

Hasil Survei Pilkada

Politik uang selalu marak pada setiap pilkada. Apakah itu mengganggu publik? Survei ternyata menunjukkan sebaliknya. Hasil survei yang dilakukan Universitas Paramadina bersama Pride Indonesia menunjukkan bahwa persentase keinginan warga yang paling tinggi adalah agar pasangan calon memberikan uang kepada mereka.

Tidak terbantahkan, korupsi benar-benar menjadi ancaman laten terhadap keberlangsungan negeri ini. Agar bahaya itu tidak mudah hilang dari ingatan, aturan hukum menambahkan predikat ”baru” bagi korupsi, yaitu sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Tidak berhenti sampai di situ, melihat dampak buruk yang ditimbulkannya pada sisi kemanusiaan, sejumlah kalangan tidak pernah ragu menyebut korupsi sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan (crime against humanity).

Pengakuan Andi Kosasih dalam Sidang Sri Sumartini

Lanjutan persidangan kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan dengan terdakwa AKP Sri Sumartini kembali memunculkan kejutan. Andi Kosasih yang kemarin (10/8) dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan adanya aliran dana Rp 100 juta ke Brigjen Pol Edmond Ilyas, yang kala itu menjabat direktur II Ekonomi Khusus (eksus) Bareskrim Mabes Polri.

Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Alat Rontgen

Setelah sebelumnya absen dari jadwal pemeriksaan, mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari kemarin (9/8) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siti dimintai keterangan terkait dengan kasus korupsi pengadaan alat rontgen portabel untuk pelayanan puskesmas di Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes (sekarang Kemenkes) tahun anggaran 2007.

KPK - Men BUMN Jemput Bola

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti rendahnya tingkat pelaporan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) di kalangan pejabat BUMN (badan usaha milik negara). Bekerja sama dengan Kementerian BUMN, KPK akan berupaya menjemput bola.

Dua institusi itu bakal bertandang ke BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melakukan penyadaran. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi target 100 persen pelaporan LHKPN pejabat BUMN pada 17 Agustus mendatang.