Press Release
Sebagian besar pasien miskin pemegang kartu Jamkesmas, Jamkesda, Gakin, dan SKTM (70 persen) masih mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain terkait dengan pelayanan administrasi, perawat, dokter, sarana dan prasarana, uang muka, obat, biaya dan layanan rumah sakit lainnya.
Survei pelayanan rumah sakit yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), masih membukukan catatan yang sama dengan survei dua tahun lalu. Kementerian Kesehatan belum menunjukkan kinerjanya mengatasi beragam masalah yang dikeluhkan masyarakat pengguna layanan kesehatan publik.
-Segera proses para aktor yang sudah ditetapkan tersangka-
Laju Deforestasi dan degradasi hutan alam di Propinsi Riau berlangsung sangat cepat. Selama kurun waktu 26 tahun (1982-2008) Propinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 4,1 Juta hectare. Dalam Kurun waktu tersebut provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alam-nya seluas 160.000 Hektar/tahun dan selama periode 2004 - 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu hektar.
Praktik korupsi di sekolah sulit dibongkar. Indonesia Corruption Watch (ICW), berkali-kali menemui 'tembok tebal' saat mengawal penanganan kasus korupsi di tujuh sekolah di Jakarta.
Tahun 2010, wacana tentang Tentara Nasional Indonesia dan pertahanan nasional secara intensif berputar di antara alat utama sistem persenjataan dan kesejahteraan prajurit. Apakah wacana ini menuju kenyataan untuk menjadikan pertahanan negara lebih kuat dan TNI lebih profesional?
Mustahil dimungkiri, Komisi Yudisial adalah lembaga yang punya posisi penting dalam sistem ketatanegaraan saat ini.
Selain merupakan organ konstitusional yang mendapat kewenangan langsung dari UUD 1945, KY juga punya posisi penting menguatkan ciri negara hukum, yakni adanya peradilan yang mandiri dan independen. KY menjadi pemegang erat kuasa untuk mengawasi peradilan agar tetap bersih dan bebas dari pengaruh apa pun.
Pemilihan ketua Komisi Yudisial akan segera berlangsung, menyusul pelantikan 7 Komisioner KY oleh presiden. Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), hari ini menemui Sekjen KY untuk menyatakan penolakan terhadap salah seorang komisioner terpilih, Abbas Said.
Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)
KAKP akhirnya memutuskan melaporkan Kejati DKI Jakarta pada KPK. Pelaporan ini bertujuan meminta KPK untuk melakukan supervisi dan bahkan jika diperlukan mengambilalih penanganan kasus dugaan korupsi dana BOS, BOP, Block Grant RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan Komite Sekolah tahun 2007-2009 sebesar Rp 3,5 miliar di SDN 012 RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Rawamangun oleh Kejati DKI Jakarta.
Kecewa dengan kinerja Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP), hari ini mengadukan Kejati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koalisi meminta KPK melakukan supervisi terhadap Kejakti dalam penuntasan kasus dugaan korupsi senilai Rp 5,7 miliar di tujuh sekolah di Jakarta.
"Kami meminta KPK mensupervisi, bahkan kalau perlu mengambil alih penanganan kasus ini," ujar Febri Hendri, peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) mewakili KAKP, saat ditemui usai pertemuan dengan divisi penindakan KPK, Selasa (21/12).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pemilihan umum kepala daerah yang digelar selama kurun waktu 2010 digelar tanpa integritas. Dari total 244 pemilukada yang digelar, 232 diantaranya berakhir di meja Mahkamah Konstitusi.
"Masih banyak praktik pelanggaran yang terjadi. Mulai dari korupsi pilkada, biaya demokrasi yang tinggi, serta lemahnya pengawasan. Bisa dikatakan pelaksanaan pemilukada tidak berintegritas," ujar peneliti Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, Senin (20/12).
