Tujuh komisioner baru Komisi Yudisial sepakat untuk memperpendek masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua KY dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Selain dalam rangka menjaga sifat kepemimpinan KY yang kolektif kolegial, pemangkasan masa jabatan juga dilakukan sebagai langkah antisipatif terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) sementara, Jaja Ahmad Jayus, Senin (27/12). ”Paling lambat pemilihan Jumat depan struktur kepemimpinan KY sudah ada,” ujar Jaja.

Terdakwa korupsi dan pencucian uang, Bahasyim Assifie, mengaku bahwa kekayaannya senilai lebih dari Rp 61 miliar merupakan akumulasi keuntungan dari berbagai usahanya sejak 1972. Namun, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak ini tidak bisa menunjukkan dokumen atau bukti resmi semua usaha yang pernah dilakoninya tersebut.

Mantan Ketua Tim Investigasi Internal Mahkamah Konstitusi Refly Harun, Senin (27/12), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Refly dimintai keterangan terkait laporan tim investigasi mengenai dugaan praktik pemerasan dan/ atau penyuapan di tubuh MK.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengakui pemeriksaan itu. Menurut Johan, Refly dimintai keterangan terkait pengaduan sebelumnya yang kini sudah dinaikkan ke tingkat penyelidikan.

KALEIDOSKOP POLITIK DAN HUKUM 2010

Panggung politik bulan Maret dan April 2010 diwarnai dengan gerakan di DPR yang mengejar pengungkapan masalah Bank Century. Sementara itu, pergantian Ketua Umum Partai Demokrat menjadi pusat perhatian karena tampilnya Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng sebagai calon dalam pemilihan pemimpin partai itu. Andi didukung Edhie Baskoro Yudhoyono.

Maret
2 Maret 2010
Dalam Rapat Paripurna DPR untuk membacakan keputusan Panitia Khusus Century, terjadi kericuhan yang memalukan di antara anggota Dewan.

Tahun 2010 banyak menorehkan peristiwa penting bagi Bantul. Bumi Projo Tamansari itu punya bupati baru, Sri Suryawidati, yang menggantikan suaminya sendiri, Idham Samawi. Tahun 2010 juga tahun pembuka tabir kasus korupsi di Bantul. Bidang pangan kini terancam.

Perjalanan Bantul tahun ini diawali penerimaan dana rehab pascagempa bagi 34 desa, masing-masing sebesar Rp 48 juta hingga Rp 250 juta. Bersamaan dengan itu mencuat kasus korupsi dana rekonstruksi gempa. Setidaknya 11 laporan korupsi telah masuk ke kejaksaan dan sebagian besar melibatkan pamong desa.

Ibarat nakhoda kapal, figur Ketua Komisi Yudisial akan sangat menentukan arah lembaga tersebut, khususnya terkait pengawasan hakim dalam lima tahun ke depan. Maksimal tidaknya pelaksanaan kewenangan pengawasan KY, terkebiri atau justru bergigi, sangat bergantung pada pribadi yang memimpin lembaga itu.

Untuk itu, tujuh pimpinan KY Jilid II (periode 2010-2015) diimbau cermat serta mengedepankan kepentingan lembaga dan pencari keadilan dalam memilih ketua.

Untuk mempercepat pencapaian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian (WTP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi pembentukan tim khusus yang menindaklanjuti laporan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tim yang pertama kali dibentuk ini diharapkan terus ada pada tahun-tahun selanjutnya.

Karakter pengelolaan dana partai 11 tahun terakhir belum sepenuhnya bergeser dari praktik pengelolaan dana partai di era Orde Baru.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Selatan akan menyiapkan pengacara bagi Wali Kota Pagar Alam Djazuli Kuris. Pengacara itu untuk mendampingi Djazuli yang jadi tersangka korupsi dana alokasi khusus tahun 2009 dengan kerugian negara Rp 3,032 miliar.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar (PG) Sumatera Selatan (Sumsel) Nasrun Madang, Kamis (23/12), mengungkapkan, DPD Partai Golkar Sumsel siap memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Gelombang unjuk rasa mewarnai sidang lanjutan kasus dugaan penyalahgunaan APBD Lampung Timur dengan terdakwa Bupati Lamtim Satono, Kamis (23/12) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung. Seperti sidang perdana kasus ini, Senin (20/12), pengunjuk rasa kembali mendatangi gedung PN Tanjung Karang untuk memberi dukungan kepada Satono yang didakwa sengaja memindahkan kas APBD Lamtim senilai Rp 108 miliar untuk mendapatkan bunga tambahan Rp 10 miliar.