Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun menyatakan siap dipanggil lembaga penegak hukum mengenai ketidakjelasan keberadaan tersangka kasus dugaan suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nunun Nurbaeti.

Adang yang juga merupakan suami Nunun pun membantah jika dirinya dikatakan menghalang-halangi penegak hukum agar dapat menemukan Nunun. “Boleh saja kalau diindikasikan begitu.Saya ikut proses penegakan hukum.Saya masyarakat biasa yang kebetulan dipilih menjadi anggota DPR.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi tindak pidana korupsi menempati peringkat pertama laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang diterima lembaga ini.

Peringkat itu didasarkan pada hasil laporan lembaga jasa keuangan seperti industri perbankan dan nonbank yang mengendus adanya transaksi keuangan yang tidak wajar. Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro menyebutkan, sampai pertengahan Juni2011, PPATKmenerima 73.096 LKTM yang terakumulasi.

Sidang kasus sengketa informasi antara pemohon LSM Gempur Pati dan termohon KONI Pati berkaitan dengan informasi penggunaan dana pada cabang olahraga, digelar di kantor Komisi Informasi Provinsi Jateng, Selasa (14/6). Dalam sidang beragendakan putusan itu, KIP memutuskan KONI Pati harus menyerahkan salinan dokumen yang diminta pemohon.

Sudah lebih setahun Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Provinsi Jawa Tengah terbentuk. Hingga kini, lembaga bantuan hukum bagi anggota Korpri se-Jateng itu tetap berkomitmen tidak akan mengadvokasi anggotanya yang terjerat kasus korupsi.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan kemarin diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Otto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terhadap hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin Umar, oleh kurator PT Skycamping Indonesia (SCI) Puguh Wirawan.

Puguh diduga menyuap Syarifuddin karena hakim itu telah ’’membantu’’ PT Skycamping —yang sebelumnya dinyatakan pailit— untuk menguruskan izin menjual dua aset perusahaan berupa dua bidang tanah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau menunggu lama. Mereka pun langsung melayangkan surat panggilan kedua terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Pemanggilan tersebut terkait penyidikan tersangka kasus suap wsima atlet SEA Games 2011, yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

“Kami sudah mengirimkan surat panggilan kedua untuk diperiksa hari Kamis (16/6) dalam dugaan kasus suap Sesmenpora,” kata Kabiro Humas KPK Johan Budi saat ditemui di kantornya, Selasa (14/6).

Indonesia masih menjadi lahan subur bagi para koruptor. Survei terhadap penegakan hukum dan korupsi di 65 negara di dunia yang diselenggarakan oleh World Justice Project menyebutkan, praktik korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas.

Jika diurutkan, Indonesia berada di posisi bawah baik secara regional maupun global. Survei dilakukan dengan sangat hati-hati, melibatkan lebih dari 66.000 responden dan 2.000 ahli.

Pemerintah sepertinya tidak mau mengambil langkah proaktif untuk mengembalikan tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Nunun Nurbaeti, ke Indonesia. Pemerintah menyerahkan seutuhnya kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menyatakan bahwa pemerintah sampai dengan saat ini belum dapat melacak jejak dan keberadaan Nunun. Oleh karena itu, KPK memiliki tugas berat untuk mengetahui keberadaan istri mantan Wakapolri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu.

Terpidana kasus korupsi di tubuh Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial) Bchtiar Chamsyah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Mantan Menteri Sosial ini diperiksa untuk tersangka mantan anak buahnya, Amrun Daulay.

Bachtiar tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.40, mengenakan baju batik berwarna coklat, celana bahan berwarna hitam, dan berpeci, diantar menggunakan mobil tahanan KPK.

Terdakwa kasus suap, Ahmad Hafiz Zawawi bersyukur atas dukungan moril yang diberikan Partai Golkar kepadanya. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie juga ikut memberikan dukungan selama Ahmad berada di rutan Cipinang.

”Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie terus memberikan dukungan,” kata Ahmad.
Ahmad mengatakan itu saat membacakan pembelaan pribadi di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (14/6).