Indonesia Corruption Watch bersama Inspektor Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar menggelar inspeksi mendadak ke SMP Negeri 67 Jakarta, pada Rabu pagi lalu (7/5). Sidak dilangsungkan menyusul beredarnya kebocoran kunci jawaban Ujian Nasional untuk Sekolah Menengah Pertama.

Hasil sidak sementara menemukan banyak siswa peserta Ujian Nasional yang membawa telepon seluler ke ruang ujian. Ponsel menyimpan bocoran jawaban untuk mata ujian matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Sayangnya, ini tidak diperhatikan pengawas ujian dan panitia penyelenggara.

Menyusul diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pemerintah akan membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas mengawasi kinerja Aparatur Sipil Negara (sebelumnya dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil).

Saat ini, panitia seleksi KASN tengah menyaring 17 calon anggota KASN yang sudah lolos tahap tes wawancara. Panitia seleksi berisi tiga orang ahli, yaitu: Erry Ryana Hardjapamekas, Sarwono Kusumaatmadja, dan Eko Prasodjo. Tujuh belas calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, swasta, pensiunan PNS, dan birokrat. 

Hasil inspeksi mendadak ICW dan Itjen Kemdikbud di SMPN 67 Jakarta

Menyusul diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pemerintah akan membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas mengawasi kinerja Aparatur Sipil Negara (sebelumnya dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil).

Saat ini, panitia seleksi KASN tengah menyaring 17 calon anggota KASN yang sudah lolos tahap tes wawancara. Panitia seleksi berisi tiga orang ahli, yaitu: Erry Ryana Hardjapamekas, Sarwono Kusumaatmadja, dan Eko Prasodjo. Tujuh belas calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, swasta, pensiunan PNS, dan birokrat. 

Jakarta, 6 Mei 2014 – Komisi Aparatur Sipil Negara merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Tujuannya menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN memiliki beberapa tugas yaitu menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. Dasar hukumnya adalah UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Negara diduga merugi 362,750 juta dolar AS atau setara Rp 4,171 triliun (dengan kurs 1 US$ adalah Rp 11.500) sepanjang 2004 hingga 2013 akibat ekspor timah ilegal.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Hakim “A” dan “G” ke Komisi Yudisial, terkait penerimaan suvenir iPod dari resepsi pernikahan mewah anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Kedua hakim diduga enggan melaporkan suvenir berbentuk pemutar musik keluaran Apple seharga Rp 700 ribu itu. Diperkirakan sekitar 3.000 tamu mendapatkan suvenir serupa.

Polemik Gratifikasi berupa pemberian Ipod kepada tamu yang menghadiri perkawinan anak Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, kembali muncul setelah KPK akan mengeluarkan surat resmi. Dalam surat resminya, KPK menyatakan bahwa pemberian tersebut adalah gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK dan dapat disita oleh negara.

Beberapa waktu lalu (8 Maret 2014) TNI AL dikatakan “berhasil” menggagalkan ekspor timah ilegal sebanyak 134 kontainer senilai Rp 880 miliar dari Batam tujuan Singapura.

Praktek ekspor timah ilegal yang tidak melalui bursa (BKDI) serta melanggar peraturan menteri perdagangan jelas merugikan keuangan negara. Kejadian ekspor timah ilegal bukan kali ini saja terjadi tapi sudah berulang kali, sayangnya pengawasan dan penegakan hukum seolah berjalan ditempat.