“Bawaslu wajib perioritaskan pengawasan atas keterlibatan Para Menteri dan Kepala Daerah sebagai Tim Sukses Capres/Cawapres”

Proses pemilu presiden telah memasuki tahapan kampanye. Proses kampanye merupakan ruang bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk meyakinkan pemilih dalam membangun pengaruh untuk kepentingan keterpilihan dalam pemilihan presiden. Idealnya, kampanye harus dibangun atas prinsip fairness. Salah satunya dengan tidak menggunakan dan menyalahgunakan jabatan penyelenggara negara dan kepala daerah untuk kepentingan pemenangan pemilu.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (22/5/2014), secara mengejutkan menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013.

KPK menduga Suryadharma Ali menggunakan dana haji untuk membayari pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji serta melakukan penggelembungan harga (mark up) katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji.

Naskah Akademik dan Rancangan Revisi MoU Optimalisasi Pemberantasan Korupsi (Usulan ICW)

Sesudah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil Pemilu Legislatif 2014, Mahkamah Konstitusi langsung dihadapkan pada gelombang permohonan sengketa oleh para caleg yang tak puas. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam keterangan resminya mengabarkan bahwa mereka sudah menerima setidaknya 767 sengketa Pemilu Legislatif 2014 (Kompas, 16/5). Dibandingkan dengan Pemilu 2009, jumlah permohonan sengketa tahun ini naik cukup signifikan. Sengketa pemilu lima tahun lalu tercatat 628 perkara.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Firdaus Ilyas mengatakan penetapan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana haji tahun 2012-2013 merupakan kabar gembira yang menyejukkan hati jemaah. Sebab, selama ini pengelolaan ibadah haji menyimpan banyak masalah.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan SDA sebagai tersangka pada Kamis (22/5). SDA diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-fungsi anggaran) yang disahkan melalui sebuah Undang-Undang (fungsi legislasi) membuka ruang bagi DPR memainkan politik transaksi kepentingan di luar kepentingan rakyat.

Pembentukan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menciptakan kesempatan bagi partai politik untuk mengirimkan utusannya mencari dana bagi brangkas partai. Apalagi dikuatkan pula dengan kewenangan untuk menentukan hingga "satuan 3" yang menyebabkan anggota DPR dapat menentukan dari hulu hingga hilir proyek negara.

ICW menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak calon anggota Komisi Aparatur Sipil Negara pada panitia seleksi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemarin (12/5). Beberapa calon dinilai masih bermasalah.

Senin, 21 April 2014, barangkali adalah hari ”istimewa” bagi Hadi Poernomo. Ada tiga peristiwa penting yang terjadi pada hari itu, yaitu perayaan hari ulang tahun ke-67, perpisahan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan penetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tentu saja penetapan sebagai tersangka perkara korupsi bukanlah kado ulang tahun yang diharapkan oleh siapa pun, termasuk Hadi Poernomo.

KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka dugaan korupsi terkait dengan keberatan pajak yang diajukan oleh Bank Central Asia (BCA) pada 2004.

Praktek korupsi politik makin menjadi menjelang pemilihan umum.  Selama tahun 2013 aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap beberapa kasus yang berkaitan dengan para pemilik kekuasaan politik. Sebut saja suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar dan suap kepala SKK Migas Rudi Rubiandi yang menyeret sejumlah kepala daerah dan anggota parlemen.