Pria yang bernama lengkap Raharja Waluya Jati ini akrab dipanggil Jati dan dilahirkan di Jepara, pada tanggal 24 Desember 1969.

Mengikuti jejak Budiman di PDIP adalah Raharja Waluya Jati. Salah satu ketua PRD ini juga nyaleg lewat partai banteng di Dapil Jawa Tengah IV dengan nomor urut 7. Sebelum akhirnya nyaleg, Jati dikenal sebagai aktivis gerakan petani tembakau, setelah sebelumnya memimpin Radio VHR (Voice of Human Rights).

Dia giat menyuarakan reformasi agraria. Merintis jalan politik demi membela hak tanah petani dan masyarakat adat.

Website: http://mamanimanoelhaq.blogspot.com

KH Maman Imanul Haq Faqih: Ibadah Ritual Tak Cukup Membangkitkan Kemanusiaan

Oleh Nurul H. Maarif

Pengasuh Ponpes Al-Mizan Ciborelang, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, KH Maman Imanul Haq Faqih tak canggung untuk mendakwahkan gagasan keberagamaan melalui kesenian.

Padahal ada Pesantren yang memusuhi kesenian. Katanya seniman itu setan, sedangkan pesantren itu surga, tutur Kang maman, panggilan akrab kiai berusia 34 tahun ini.

Awalnya, belum pernah terpikir oleh saya untuk bercita-cita menjadi seorang calon anggota legislative apalagi seorang anggota legislatif. Apa yang ingin saya kerjakan hanyalah melakukan sebuah karya nyata dalam menyelamatkan bumi melalui rajutan kegiatan-kegiatan kecil dengan berbagai kelompok di Jakarta. Saya tidak menyangka bahwa kegiatan saya ini terdengar hingga ke beberapa tokoh negara termasuk beberapa petinggi partai politik.

Official website: http://www.taufikbasari.com

Nama-nama Caleg Bersih per wilayah 4 maret bersama CV dari KPU
 

Dana Kampanye dan Integritas Pemilu

Labora Sitorus, mafia perusak hutan yang sempat menggegerkan publik, dihukum dua tahun dari semula tuntutan jaksa 15 tahun. Atas transaksi mencurigakan Rp 1,5 trililun, ia hanya didenda Rp 50 juta. Jaksa didesak banding untuk mencegah otak kejahatan kasus ini raib seiring vonis ringan Labora.

BANGSA ini tampaknya tidak cukup serius melakukan pemberantasan korupsi. Indikasi atas kesimpulan itu sangat jelas. Revisi Kitab Hukum Pidana yang disampaikan Presiden kepada DPR pada 11 Desember 2012 telah mengabaikan dan bahkan mengingkari tuntutan rakyat yang menjadi dasar spiritualitas ditumbangkannya rezim koruptif dan nepotistik Orde Baru dan lahirnya rezim Reformasi.