Jakarta, 4 Februari 2014

Kepada   Yth.

1.        DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia

2.      Amir Syamsudin

Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia

Di Jakarta

Pers Release
 

Soal  alih  fungsi  lahan  dan deforestasi  sangat  terkait  dengan  kepentingan  politik. Oleh karena  itu,  untuk  memahami  persoalan deforestasi di Indonesia, maka dibutuhkan  pemahaman tentang politik. Dinamika dan  kontestasi  politik  di  tingkat  lokal    membutuhkan  industri  hutan,  perkebunan  dan pertambangan  sebagai  penopang  pendanaan.  

Pernyataan Pers Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP)

- Asian Agri harus bayar tunai denda Pajak dan Penegak Hukum harus jerat “Pengemplang Pajak” dengan UU Korupsi dan UU Pencucian Uang -
Pernyataan Pers Bersama 

Siaran Pers

30 Januari 2014

Jangan Kompromi dengan Pengemplang Pajak

Akibat mengemplang pajak, Asian Agri harus segera melunasi pembayaran hukuman denda sebesar Rp 4,5 triliun rupiah. Tenggat pelunasan jatuh besok, 1 Februari 2014. Muka kejaksaan jadi taruhan: apakah kejaksaan akan kompromi dengan korporasi pelanggar hukum?

SIARAN PERS : 001/FOINI/I/2014

Gugatan Perdata Nomor 03/BAKUMHAM-OTDA/GOLKAR-NTB/I/2014 dilayangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri Mataram sesudah menolak memberikan informasi yang diminta oleh Suhardi.

Suhardi digugat untuk memberikan ganti rugi senilai SATU MILIAR RUPIAH, dan disebutkan permintaan informasi tersebut merupakan pesanan sponsor untuk menjatuhkan nama DPD Golkar NTB.

TAHUN 2014, pemerintahan Presiden SBY akan berakhir setelah dua periode memimpin Indonesia dengan salah satu program utamanya adalah pemberantasan korupsi. Karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi secara kritis tentang strategi pemberantasan korupsi yang saat ini telah dilakukan, terutama agar pemerintahan baru dapat belajar dan meningkatkan efektivitasnya.

HASIL survei yang dilakukan Polling Center menunjukkan bahwa lebih dari separuh (52,1 persen) pemilih akan menerima uang dan barang dari kandidat dalam pemilihan umum. Apakah uang akan (lagi) berkuasa pada Pemilihan Umum 2014 yang akan datang ini?

Dalam pemilu, politik dan uang merupakan pasangan tak terpisahkan. Uang penting untuk membiayai kampanye karena kampanye berpengaruh pada hasil pemilu. Kampanye tidak akan berjalan tanpa uang meski uang tidak merupakan faktor satu-satunya untuk memperoleh keberhasilan.