Nama-nama Caleg Bersih per wilayah 4 maret bersama CV dari KPU
 

Dana Kampanye dan Integritas Pemilu

Labora Sitorus, mafia perusak hutan yang sempat menggegerkan publik, dihukum dua tahun dari semula tuntutan jaksa 15 tahun. Atas transaksi mencurigakan Rp 1,5 trililun, ia hanya didenda Rp 50 juta. Jaksa didesak banding untuk mencegah otak kejahatan kasus ini raib seiring vonis ringan Labora.

BANGSA ini tampaknya tidak cukup serius melakukan pemberantasan korupsi. Indikasi atas kesimpulan itu sangat jelas. Revisi Kitab Hukum Pidana yang disampaikan Presiden kepada DPR pada 11 Desember 2012 telah mengabaikan dan bahkan mengingkari tuntutan rakyat yang menjadi dasar spiritualitas ditumbangkannya rezim koruptif dan nepotistik Orde Baru dan lahirnya rezim Reformasi.

Deretan kasus korupsi politik yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum tidak hanya membuat prihatian, tapi juga mengagetkan publik. Uang negara yang dijarah begitu banyak dan dicuci di berbagai tempat, termasuk disebar ke sejumlah selebritis.

Segenap Warga Bangsa Menolak Politik Uang

Kami Ingin Pemilu Bersih Berintegritas!

Pemilu legislatif dan pemilu presiden sudah di ambang pintu. Kita masih berhadapan dengan ancaman politik uang. Jika kita biarkan, pemilu tidak lagi menjadi momentum demokrasi, tapi hanya sekadar ritual pesta riuh meriah lima tahunan.

Pemilu masih rawan politik uang

Pemilu legislatif dan pemilu presiden sudah di ambang pintu. Kita masih berhadapan dengan ancaman politik uang. Jika kita biarkan, pemilu tidak lagi menjadi momentum demokrasi, tapi hanya sekadar ritual pesta riuh meriah lima tahunan.

Pemilu masih rawan politik uang

Dalam demokrasi, pemilu adalah peristiwa maha penting. Pemilu bukanlah sekadar “pesta demokrasi” yang sering digembar-gemborkan. Lebih dalam dari itu, pemilu adalah momentum rakyat menentukan nasibnya sendiri dan nasib pemerintahan selama lima tahun mendatang.

Pengalaman dalam pemilu 2004 dan 2009 money politics dilakukan melalui penggunaan uang secara langsung oleh kandidat untuk mempangruhi pemilih.

Dalam konteks korupsi politik, persoalan dana kampanye menjadi alat konfirmasi apakah posisi-posisi baru yang dihasilkan oleh Pemilu berpotensi menciptakan mekanisme politik yang bersih atau sebaliknya, justru tersandera oleh praktek-praktek korupsi akibat kooptasi pemodal politik yang sangat dominan dalam pemilu.

Dalam hal Penggunaan Fasilitas Langsung, modus pelanggaran yang terjadi antara lain: penggunaan kendaraan dinas dan biaya perawatannya; penggunaan rumah dinas beserta perlengkapannya untuk menunjang kegiatan kampanye; penggunaan kantor-kantor pemerintah dan kelengkapannya untuk kegiatan kampanye, dan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu