Koalisi Perlindungan Saksi

Siaran Pers

Hanya 14 Pasal, DPR Harus Segera Bahas

Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

No: 1/II/Koalisi Perlindungan Saksi/Indonesia/2014

Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment dalam Delik Korupsi

Oleh Muhammad Yusuf (PPATK)

Kerjasama dengan BPK/BPKP dalam Lidik dan Sidik Tipikor

Oleh POLRI

Illicit Enrichment

Oleh Alvon Kurnia Palma (YLBHI)

Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat terhadap LHKPN

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, KPK

Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Tipikor

Oleh Emerson Yuntho

Implementasi Pasal Gratifikasi pada UU Tipikor

Oleh Lalola Easter (ICW)

National Workshop, 18 Februari 2014

Skandal pajak produsen minyak sawit terbesar di Indonesia Asian Agri terus dikejar publik dan mengundang komentar sejumlah  tokoh. Publik mempertanyakan kejelasan dan mekanisme pencicilan pelaksanaan eksekusi Mahkamah Agung terhadap ‘kenakalan’ Asian Agri.

Praktisi perpajakan Yustinus Prastowo mengemukakan jumlah uang sekitar Rp 900 miliar yang dibayarkan Asian Agri adalah sebagai syarat formil mengajukan banding di Pengadilan Pajak, bukan membayar hukuman denda.

Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terus mengalir. Berbagai kalangan meyakini isi RUU KUHAP dan RUU KUHP merupakan langkah mundur pemberantasan korupsi dan mengusik rasa keadilan masyarakat.

“RUU KUHAP dan RUU KUHP mengebiri kekuasaan KPK karena dibuat oleh penguasa dan didukung oleh parlemen yang korup di mata publik,” tutur Romo Benny Susetyo, rohaniwan yang getol mendukung upaya pemberantasan korupsi, saat dimintai pendapatnya minggu lalu.

Ganjar Laksmana, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum layak diterapkan di Indonesia. Ia mengkhawatirkan penghapusan ketentuan penyelidikan dalam RUU KUHAP rawan membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat tak berintegritas dan membenarkan tindakan-tindakan intelijen. Menurut Ganjar, hilangnya penyelidikan juga melompati logika proses hukum.

Aparat riskan menyalahgunakan wewenang