Menteri Agama baru Lukman Hakim Syaifuddin mendatangi kantor ICW untuk berdiskusi seputar perbaikan pengelolaan ibadah haji. Ia berkomitmen untuk “membersihkan” Kementerian Agama, khususnya soal pengelolaan ibadah haji, agar bebas dari korupsi.

Ditemui dalam konferensi pers usai diskusi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin hari ini (15/7) di kantor ICW, Koordinator ICW Ade Irawan berharap Menteri Agama yang baru “bisa membuat fondasi awal untuk melakukan banyak perubahan.”

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan dirinya berterima kasih pada masukan-masukan ICW. Menurut dia, Kemenag akan sangat membutuhkan masukan dari publik terkait upaya pembenahan tata kelola ibadah haji.

Didampingi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Abdul Jamil, Lukman menyatakan dirinya dan para pejabat di Kemenag berkomitmen memperbaiki tata kelola ibadah haji agar makin baik.

“Kami sangat mengetahui teman-teman ICW sudah melakukan kajian mendalam untuk pembenahan. ICW bukan baru sekali-dua kali ini melakukan kajian, tapi sudah beberapa tahun. Maka, temuan-temuan ICW penting untuk kami ketahui,” ujarnya.

Ia mencontohkan, komponen BPIH yang merupajan kewajiban tiap jamaah untuk dibayarkan, sebaiknya harus transparan.

“Sehingga, ke depan, misalnya BPIH 2015 itu harus bisa diketahui publik. Jadi, kalau jamaah harus membayar sekian,  APBN harus membayar sekian, itu terbuka, dan publik tahu jamaah mendapat fasilitas apa,” ungkap Lukman.

Dirinya mengakui bahwa BPIH memiliki aspek biaya langsung dan tidak langsung, namun semuanya harus diketahui publik, bukan hanya para jamaah.

“Sehingga, kemudian kita sama-sama bisa menilai, apakah besaran komponen-komponen itu rasional, beralasan, atau tidak,” kata Lukman.

Lukman juga berencana menetapkan standar harga biaya dalam negeri agar tdiak selalu melonjak-lonjak, termasuk menyikapi selisih nilai tukar mata uang asing.

“Supaya ada patokan di antara kita,” kata dia. Dari situ, jelas Lukman, publik bisa menilai apakah biaya tertentu wajar atau tidak.

Transparansi

Menurut Lukman, rencana pembenahan kementeriannya berdasarkan pada komitmen transparansi. Sebab, kata dia, ketika Kemenag sudah transparan, kepercayaan publik dapat muncul.

“Dengan kepercayaan itu, mudah-mudahan amanah yang dibebankan pada kami sebagai pemerintah, bisa dijalankan,” harapnya.

Disinggung mengenai kasus-kasus korupsi yang diduga bercokol di Kementerian Agama, Lukman menanggapi, “Keledai saja tidak jatuh ke lobang yang sama. Masak kita sebagai manusia, dengan berbagai kasus yang sudah ada, lalu kita akan melakukan kesalahan yang sama?”

“Saya sudah wanti-wanti betul. Di internal Kemenag, Inspektorat Jenderal, saya minta jangan hanya penindakan, tapi lebih mengutamakan pencegahan,” tutur Lukman.

Dirinya juga mengungkapkan rencananya bersama Dirjen dan Irjen Kemenag untuk berangkat ke Arab Saudi melakukan pengecekan. Bagi Lukman, inilah contoh pencegahan yang ia utamakan.

“Kalau ada indikasi penyimpangan atau sesuatu yang tidak semestinya, sejak awal dibenahi,” kata Lukman.

“Namun toh kalau ternyata masih ada pelanggaran, jika di antara petugas-petugas kami ada yang melakukan kesalahan, bagi saya tidak ada ampun. Proses hukum harus ditegakkan,” tegas Lukman.

Lukman menyatakan telah bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI untuk serius mengawal pelaksanaan ibadah haji.

“Bagi saya, semua petugas haji tidak boleh main-main lagi. Karena ini sorotan publik juga,” ujar Lukman.

Korupsi dana haji, korupsi politik

Ade mengakui topik seputar pengelolaan ibadah haji tak hanya berkaitan dengan Kementerian Agama, namun juga pihak-pihak luar seperti pengusaha dan politisi.

“Mudah-mudahan PR-PR ini bisa dijalankan oleh menteri baru, dan mudah-mudahan penyelenggaraan ibadah haji ke depan bisa lebih baik,” harap Ade.

Menurut Ade, melihat sejarahnya, korupsi haji bermula dari korupsi politik.

“Bicara korupsi politik, artinya bicara pimpinan. Ketika pimpinan tidak serius, dia korup, ini akan menjadi masalah. Karena ke bawah, dia akan mendorong birokrasinya untuk melakukan hal korup. Tapi kalau pimpinan punya komitmen untuk perbaikan, ke bawah mesin birokrasi akan digunakan untuk melayani jamaah, bukan untuk korupsi politik,” tutur Ade.

Selama beberapa tahun terakhir, ICW menggiatkan perbaikan pengelolaan ibadah haji, terutama soal ibadah haji. Beberapa saat lalu, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi dana haji.

Menurut Ade, dana haji terutama setoran awal dan dana optimasi, paling rawan dicurangi, berbarengan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Untuk jamaah, kalaupun ada ujian, ujian itu datangnya dari Allah dan bukan dari Kemenag,” seloroh Ade.