Jaksa Agung sudah menjalankan kebijakan untuk membuka, meneliti, dan menangani kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Selain berkoordinasi dengan Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia untuk mencari solusi permasalahan BLBI, Jaksa Agung juga sedang menyiapkan tim jaksa khusus yang menangani perkara BLBI.

Rokhmin Dahuri seorang pendidik. Dia oleh mahasiswanya dikenal sebagai dosen teladan. Rokhmin tidak pernah menduga bahwa kebijakan mengoordinasikan pengumpulan dana nonbujeter di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sejak April 2002 hingga Maret 2005 berakibat penahanan terhadap dirinya.

Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan Presiden memaklumi cara mengumpulkan duit nonbujeter di departemennya. Dalam nota pembelaannya, Rokhmin mengatakan dirinya melaporkan pengumpulan itu kepada Megawati Soekarnoputri selaku presiden.

Tak ada alasan bahwa laporan hasil audit Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah tidak bisa diakses oleh masyarakat. Akan tetapi, keterbukaan itu tetap harus dilakukan secara selektif agar rahasia perusahaan dalam kaitan strategi bisnis tidak dimanfaatkan oleh pesaing untuk mengalahkan perusahaan negara tersebut.

Komisi Yudisial telah mengajukan 18 calon hakim agung ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Apakah sosok para calon pengadil agung itu sudah sesuai dengan harapan publik?

Kejaksaan Agung (Kejagung) kini bersiap-siap membidik lagi para mantan pejabat Bank Indonesia (BI) dalam menyelesaikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mereka merupakan sasaran berikutnya setelah kejaksaan menyelesaikan tunggakan kewajiban para obligor BLBI.

Kejaksaan Agung (Kejagung) merealisasikan janji untuk mengajukan perlawanan atas bebasnya Ali Mazi dan Pontjo Sutowo dalam kasus korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton yang merugikan negara Rp 1,9 triliun. Hal itu dibuktikan oleh dimasukkannya memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) melalui PN Jakarta Pusat kemarin.

Apon Suryana, Asisten Daerah III Pemerintah Provinsi Banten, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bantuan bahan bangunan rumah untuk korban bencana alam di Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Kasus ini merugikan negara Rp 727 juta.

Kejaksaan Negeri Solo menangguhkan penahanan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Solo Siti Nuraini. Perempuan 43 tahun ini sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak sejak bulan lalu.

Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang. Pernyataan tersebut menjadi falsafah hidup yang merasuki seluruh akivitas politisi kita. Uang tidak hanya menjadi alat tukar barang, tetapi uang juga telah mampu mengontrol totalitas kehidupan manusia dalam segala ruang.