Izin untuk pembangunan menara pemancar di lahan milik perusahaan perkebunan, misalnya, tidak diperlukan lagi.

Delapan partai politik di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang memiliki perwakilan di DPRD Kabupaten Garut menginstruksikan anggota fraksinya untuk tidak melaksanakan fungsi legislasi dan budgeting. Pernyataan sikap bersama ini berlaku sampai Presiden memberhentikan Bupati Agus Supriadi untuk sementara sampai proses hukum terkait rekomendasi pemberhentian selesai.

Tiga petinggi PT Arara Abadi, milik Grup Sinar Mas, dijadikan tersangka.

Sampai usia lima tahun sejak berdirinya, KPK telah menorehkan prestasi yang bagus dalam pemberantasan korupsi. Apalagi jika dibandingkan dengan kinerja lembaga serupa sebelumnya. Sampai saat ini, sudah banyak kasus korupsi yang terungkap baik di daerah maupun di pusat dan setidaknya 25 miliar uang negara berhasil dikembalikan.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terpilih harus memiliki keberanian membuat terobosan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pimpinan KPK lama, terlalu kaku dalam penerapan hukum, terutama untuk kasus yang memiliki potensi merugikan negara sangat besar.

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menginstruksikan agar 214 rekening negara di 10 departemen senilai Rp 142,68 miliar, termasuk 82 rekening yang tak dilaporkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, segera ditutup atau dikonsolidasikan dengan Departemen Keuangan.

Tim Khusus Kejaksaan Agung yang beranggotakan 35 orang menjadi tumpuan harapan babak baru pengungkapan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

Ketua DPRD Kota Magelang, Jawa Tengah, Tri Djoko Minto Nugroho divonis hukuman tiga tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana penunjang kegiatan rumah tangga DPRD Kota Magelang senilai Rp 1,365 miliar yang diambil dari APBD 2003.

Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan internal.

Anggaran ganda dalam proses legislasi kerap terjadi akibat koordinasi yang tak jelas antara pemerintah dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Bivitri Susanti, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, sistem penganggaran proses legislasi masih kacau.