Rabu, 18 Juli 2007-Surabaya, Antikorupsi.org--Tugas panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan figur orang Indonesia yang terbaik yang nantinya memimpin lembaga anti korupsi tersebut menjadi semakin berat. Hal ini dikaitkan dengan kenyataaan bahwa tantangan pemberantasaan korupsi dimasa datang akan semakin berat.

KPK yang akan datang harus dipimpin oleh manusia setengah malaikat, demikian diusulkan Denny Indrayana dalam sebuah konsultasi publik Format KPK 2007-2011 yang diselenggarakan LBH Surabaya dan Indonesia Corruption Watch di Surabaya (16/7) lalu.

Selain itu Denny menambahkan bahwa pimpinan KPK mendatang juga harus 3 B yaitu Bersih, Berilmu dan Berani. Bersih mengacu kepada integritas, berilmu artinya berkualitas, dan berani dalam arti siap menghadapi segala tekanan atau ancaman termasuk siap menghadapi kemungkinan seperti yang menimpa (alm) Munir jelas pengajar fakultas hukum UGM Yogyakarta ini.

Denny juga memberikan kritik terhadap kinerja KPK yang belum menyentuh kasus korupsi disekitar presiden , korupsi kelas naga ( BLBI: red), korupsi di lingkungan militer dan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto serta kroni-kroninya.

Direktur ICM Yogyakarta ini juga menyoroti langkah Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki selama tiga tahun terakhir telah menimbulkan kesan lembaga yang dipimpinnya menjadi tidak independen. Ketua KPK seharusnya menjaga indepedensi lembaga, bukannya justru ikut hadir dalam sidang kabinet pemerintah atau mau dipanggil-panggil oleh Presiden untuk penyelesaian suatu perkara,' tegasnya. Dijelaskan, kondisi demikian menimbulkan kesan bahwa kedudukan Ketua KPK berada dibawah Presiden.

Kegiatan konsultasi publik yang dihadiri beberapa elemen masyarakat sipil di Surabaya juga merekomendasikan profil pimpinan KPK yang akan dipilih nantinya harus bersikap imparsialitas dan indenpenden, berani mengambil resiko, dan mampu menjaga harkat dan martabat KPK serta memiliki kepercayaan publik (public trust).

Acara yang diadakan di Surabaya merupakan bagian dari upaya menjaring masukan dari masyarakat atas evaluasi kinerja KPK, rekomendasi dimasa datang dan profil pimpinan KPK yang diinginkan. Selain di Surabaya kegiatan juga dilaksanakan di kota-kota besar di Indonesia seperti Padang, Semarang, Makassar, Kupang, Denpasar dan Banjarmasin.(-Emerson Yuntho)