Mewaspadai Korupsi Sertifikasi Guru

Disahkannya UU 14/2005 mengenai guru dan dosen menumbuhkan harapan guru untuk hidup sejahtera. Melalui pasal 14 dan 15, pemerintah menjanjikan paling tidak akan memberikan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, jaminan kesejahteraan sosial, promosi, peningkatan kapasitas, serta penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

Penanganan BLBI; Pemburu Koruptor Sudah Disiapkan

Sejumlah tokoh ormas Islam sudah menyiapkan Brigade Pemburu Koruptor Bantuan Likuidasi Bank Indonesia atau BPK BLBI. Koruptor BLBI ini dinilai telah mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 600 triliun. Langkah ini terpaksa dilakukan karena pemerintah dan semua lembaga penegak hukum sampai kini tetap membiarkan koruptor BLBI bebas.

RUU KIP; Badan Publik Diwajibkan Sediakan Informasi

Semua badan publik, pada masa mendatang, diwajibkan menyediakan informasi yang berhak diketahui publik. Informasi itu harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Korupsi Bukopin; Pemeriksaan Dirut BRI Tunggu Saksi Lain Tuntas

Rencana memeriksa mantan Direktur Utama Bank Bukopin Sofyan Basir (sekarang Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kredit macet dalam pengadaan mesin pengering gabah ditunda jaksa. Jaksa merasa harus lebih dulu menuntaskan pemeriksaan sejumlah saksi lain yang sudah diperiksa sebelumnya.

Solihin GP Minta KPK Usut Korupsi di Garut

Mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Poerwanegara mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Selasa (3/7), dan menyerahkan data kasus-kasus korupsi yang terjadi di Jawa Barat.

organisasi Advokat; Hanya Ramai Saat Munas, lalu Konflik...

Terus terang, tak mudah mencari kegiatan yang dilakukan organisasi advokat di negeri ini, selain menggelar musyawarah nasional atau munas dan bersaing mengadakan pendidikan profesi advokat. Sama tak mudah ketika mencari lontaran pemikiran dari advokat, terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang pembaruan hukum, selama 10 tahun terakhir.

Calon Hakim Agung Akui Terima Honor dari Pemerintah Daerah

Calon hakim agung I Ketut Suradnya membenarkan bahwa dirinya menerima honor dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Honor itu diberikan karena dia menduduki posisi sebagai Penasihat Musyawarah Pimpinan Daerah. Saya menerima itu, kata Suradnya ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Jumlah Pendaftar Calon Pemimpin KPK Capai 624

Seperti banyak diterka, pendaftar calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari terakhir kemarin membeludak. Total jumlahnya hingga pukul 17.00 kemarin mencapai 624 orang. Dari jumlah itu, 190 orang mendaftar melalui pos dan 434 lainnya mendatangi langsung Panitia Seleksi KPK di Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, Jakarta.

Semua Anggota Komisi Kelautan Diduga Terima Duit Nonbujeter

Dana aliran masuk ke rekening nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan mencapai Rp 5,5 miliar.

Mantan Wali Kota Tegal Dipenjara

Mantan Wali Kota Tegal periode 1990- 1995 dan periode 1995-2000, M Zakir (67), akhirnya harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal, Jawa Tengah, Senin (2/7). Eksekusi itu dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukannya.

Subscribe to Subscribe to