Jika mengarah ke korupsi, akan diteruskan ke penegak hukum.
Saat ini tercatat 11 kepala daerah berstatus diberhentikan sementara dan 5 orang diberhentikan ketika masih menjabat. Tiga orang di antara mereka merupakan hasil pemilihan kepala daerah langsung.
Dugaan korupsi penyalahgunaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh pengurus Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh atau BPPC sedang disidik Kejaksaan Agung. Dalam perkara itu, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto ternyata sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ibarat penunggang macan. Jika turun, bisa saja dicakar si raja hutan. Sebaliknya, bila terus menaikinya, ia mungkin saja tak akan mampu mengendalikan sehingga tersungkur ke jurang yang dalam.
Menyusul didudukinya kompleks Kantor Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Garut oleh ribuan pengunjuk rasa, Selasa (17/7), aktivitas pemerintahan di perkantoran itu lumpuh. Pada hari Rabu banyak pegawai tidak masuk kerja. Pegawai yang datang ke kantor pun tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.
Rabu, 18 Juli 2007-Surabaya, Antikorupsi.org--Tugas panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan figur orang Indonesia yang terbaik yang nantinya memimpin lembaga anti korupsi tersebut menjadi semakin berat. Hal ini dikaitkan dengan kenyataaan bahwa tantangan pemberantasaan korupsi dimasa datang akan semakin berat.
Pemerintah mengancam tidak membagikan bonus (tantiem) kepada manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Baru dua bulan menjabat menteri, terobosan langsung dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) M. Nuh. Jika instansi lain mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada kasus, M. Nuh justru proaktif untuk berkonsultasi dengan lembaga antikorupsi tersebut.
KABAR kurang menyenangkan kembali menyeruak di tengah berbagai bencana alam yang menimpa bumi Indonesia. Adalah hasil survei Political and Economic Risk (PERC) yang mengirim sinyal kurang bagus itu. Menurut hasil survei PERC, para eksekutif bisnis masih menilai risiko perekonomian Indonesia terburuk dibandingkan 11 negara besar Asia lainnya. Yang menjadi masalah utama di Indonesia adalah institusi-institusi kunci yang masih lemah serta infrastruktur fisik dan sumber daya manusia yang buruk.
Kejaksaan Agung siap menyodorkan bukti-bukti kuat dalam persidangan gugatan perdata Yayasan Supersemar, yang menyeret nama penguasa Orde Baru, Soeharto. Bukti itu berupa buku klarifikasi hasil verifikasi tim perdata serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kata ketua tim jaksa pengacara negara, Dahamer Munthe, kemarin.