Tidak ada transparansi pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2007. Itulah kesimpulan umum dari hasil monitoring sejumlah LSM di beberapa daerah.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat meninjau kembali status hukum tersangka kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat, Zainal Bakar. Faktor usia dan kesehatan menjadi landasan utama Kejati Sumbar mencabut status itu.

Kejaksaan Agung sedang memproses pemberhentian empat jaksa sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan pelanggaran disiplin berat.

Skandal korupsi kasus Bank Bali Rp 904,64 miliar dibuka lagi. Kejaksaan Agung kini mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril Sabirin dan Dirut PT Era Giat Prima (EGP) Djoko S. Tjandra.

Kejaksaan juga akan mengajukan peninjauan kembali kasus Bank Bali.

Hatta Mantan Pembalap, Mukhtar Selalu Diikuti Istri
Gedung Mahkamah Agung (MA) bakal punya penghuni baru. Mereka adalah enam calon hakim agung yang dipilih anggota Komisi III DPR pada 6 Juli lalu dan kini tinggal menunggu penetapan dari presiden. Siapa saja mereka?

Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara (transnasional). Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin bekerja sama dengan Kementerian Pengawasan atau Ministry of Supervision (MOS) Tiongkok untuk memberantas korupsi.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mempersoalkan kekosongan hukum dari pengumpulan dana nonbudgeter. Rokhmin juga mempersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang hanya menahan dirinya, padahal praktik pengumpulan dana nonbudgeter masih terus berlangsung pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang.

Kejaksaan Agung kembali berinisiatif mengusut dugaan korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Yang kini sedang dalam tahap penyelidikan adalah dua kasus yang merugikan negara triliunan rupiah. Salah satunya adalah dugaan penyimpangan penyerahan aset obligor yang dikelola PT Holdiko kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR menyampaikan nota protes atas keputusan Badan Kehormatan DPR yang menjatuhkan sanksi kepada seorang anggotanya, yaitu Fahri Hamzah, atas tuduhan pelanggaran kode etik karena menerima dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan.