Berawal dari dalil telah dirugikan hak konstitusionalnya lantaran aturan yang meletakkan gaji pendidik di luar anggaran pendidikan, seorang guru dan dosen dari Sulawesi Selatan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan pada 20 Februari 2008, melalui putusan 24/PUU-V/2007, MK menyatakan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sepanjang frase gaji pendidik dan, bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak punya kekuatan mengikat.
Penangkapan koordinator jaksa kasus BLBI, Urip Tri Gunawan, merupakan pukulan telak bagi Gedung Bundar. Saat kejaksaan giat memberantas korupsi, ada jaksa yang minta uang suap. Berikut wawancara koran ini dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji dengan Jawa Pos tadi malam (2/3).
Harus ada analisis hukum terkait dengan rasa keadilan.
Jaksa Agung Hendarman Supandji, Minggu (2/3), mengaku kecewa dan marah menyusul penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta.
Tunggu saja perkembangan. Toh, nanti akan kelihatan hasilnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Fadjriah. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan Siti Fadjriah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp 100 miliar. Menurut Johan, dalam pemeriksaan itu Siti menjelaskan kapasitasnya sebagai direktur perizinan dan informasi perbankan. Tapi isi kesaksian tidak bisa dijelaskan karena sudah masuk materi penyidikan, ujar Johan di gedung KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita aset terpidana Presiden Direktur Surya Dumai Group Martias sebesar Rp 500 miliar. Menurut Direktur Penuntutan KPK Ferry Wibisono, aset Martias yang disita berada di Provinsi Riau dalam bentuk tanah dan bangunan. Itu belum aset yang ada di Kalimantan Timur dan hak usaha lainnya, ujar Ferry di kantor KPK kemarin.
Kejaksaan Agung menetapkan tiga pejabat PT Pos Indonesia pada Kantor Pos Fatahillah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penggunaan dana rekanan. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman mengatakan ketiga pejabat itu berinisial FR, ES, dan WD.