Tak mau berlama-lama nebeng di rumah tahanan milik lembaga lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisihkan Rp 723 juta dari anggaran 2008 untuk membangun ruang tahanan khusus bagi para tersangka kasus korupsi yang diperkarakan lembaga pemburu koruptor tersebut. Selama ini, KPK menitipkan tahanan di Rutan Salemba. Belakangan tahanan KPK dititipkan ke institusi Polri yang lantas menempatkan para tahanan itu di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Rutan Polda Metro Jaya, dan Rutan Polres Jakarta Selatan.

Bank sentral mengajukan hak uji sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota DPR hanya satu orang.

Bisa dijalankan pejabat lainnya.

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebenarnya sudah berakhir. Yakni, ketika BLBI yang merupakan utang dari pemilik bank sudah dibayar oleh pemilik bank itu dengan kepemilikan banknya yang diberikan kepada pemerintah.

No : 01/KPS/II/08
Hal : Protes atas Keterlambatan Seleksi Anggota LPSK
Lamp : -

Masih tertahannya nama 21 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan rendahnya kemauan pemerintah dalam penegakan hukum. Namun, keadaan juga dapat mencerminkan kesemrawutan birokrasi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mempercepat penyidikan kasus korupsi penjualan dua tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) milik Pertamina. Kemarin (14/2), tim penyidik memanggil Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Negara Depkeu Ahmad Rochjadi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dengan tersangka mantan Men BUMN Laksamana Sukardi tersebut.

Kalau Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah juga ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kemelut di BI berpotensi dimanfaatkan pasar untuk menggoyang nilai tukar rupiah. Apalagi mengingat pasar internasional sedang bergejolak saat ini.

Bukti baru kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) terkuak. Berdasarkan dokumen-dokumen BI terbaru yang diperoleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terungkap fakta bahwa aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dilakukan di era Syahril Sabirin. Dewan gubernur (DG) era Burhanuddin Abdullah hanya berperan menutup-nutupi pengeluaran tersebut.