Kasus Dugaan korupsi Asabri; Tan Kian Kembalikan Uang Negara Rp 118,3 M

Setelah tiga kali tidak datang, Tan Kian memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (10/3). Pemilik Hotel J.W. Marriott dan Ritz Carlton itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka korupsi dana PT Asuransi ABRI (Asabri) Rp 410 miliar.

Misteri Bisnis Permata; Kemas Yahya Lupa Pertanyaan

Kejaksaan Agung hanya memeriksa soal pelanggaran disiplin yang dilakukan jaksa Urip Tri Gunawan.

Jaksa Agung Tolak Mundur

Artalyta mengaku mengenal jaksa Urip sejak lima tahun lalu.

Survei PERC 2008; Berantas Korupsi, RI Selevel Tiongkok

Indonesia mulai melepas atribut sebagai raja peringkat korupsi yang dirilis lembaga internasional. Kerja keras Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan koruptor ke bui berbuah positif. Posisi Indonesia meningkat dalam rilis tahunan peringkat negara pemberantas korupsi terbaik oleh Biro Konsultan Risiko Politik dan Ekonomi (Political and Economic Risk Consultancy/PERC) yang bermarkas di Hongkong.

Melacak Aset Korupsi Para Diktator

Mengembalikan aset korupsi para tiran yang telah diinvestasikan melalui sistem keuangan internasional bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari pengalaman melacak aset hasil korupsi para diktator di berbagai negara, tingkat keberhasilan pengembalian aset (asset recovery) itu sangatlah rendah. Upaya pengembalian aset tersebut menghadapi kendala hukum yang pelik.

Korupsi atas Nama Pemberantasan Korupsi

Dalam perspektif peradaban suatu nation, bangsa Indonesia dapat diibaratkan mempunyai dua wajah seperti judul film The Beauty and The Beast.

Orang Kaya di Asia dan Indonesia

Asia masih jadi surga bagi profesional dan pekerja keras untuk bisa menjadi orang kaya raya. Pada 2008 ini, jumlah miliuner dari Asia diperkirakan melonjak lagi, meski angkanya belum pasti. Sosok orang kaya di Indonesia, misalnya, telah diungkap berbagai media seperti Forbes Asia, Swa, Tempo, Globe, dan Warta Ekonomi.

KPK Didesak Ambil Alih Korupsi BLBI

Antikorupsi, Jakarta-

Tak Selayaknya Pemerintah Lindungi Lapindo

Kebijakan Pemerintah yang menggunakan uang rakyat melalui Anggaran Pembelanjaan dan Biaya Negara (APBN) tanpa syarat untuk menggantikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh korporasi telah menunjukkan upaya perlindungan Pemerintah RI kepada Lapindo Brantas.

KPK Diminta Segera Ambil Alih Kasus BLBI

Kasus ini harus dialihkan ke KPK.

Subscribe to Subscribe to