Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis bersalah dua pejabat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Sugiyo Prasojo dan Hieronimus Abdul Salam. Hieronimus dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta, sedangkan Sugiyo 3 tahun penjara dan denda 200 juta.
Anggota Komisi Yudisial (nonaktif), Irawady Joenoes, dituntut 6 tahun penjara potong masa tahanan subsider 6 bulan penjara serta denda Rp 200 juta.
Harian ini memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan pembelajaran bahaya korupsi di SMAN 1 Tambun Selatan (11/2/2008). Dalam lima tahun belakangan ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan hal serupa dengan tajuk Penyuluhan Antikorupsi ke berbagai kalangan masyarakat sebagai focus group. Di antaranya adalah guru sebagai komponen utama dalam belajar-mengajar di sekolah. Kedua, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah korupsi.
Berdasar temuan Lembaga Survey Indonesia (LSI), naik turunnya partai tidak an sich dipengaruhi modal dana yang dimiliki parpol. Tapi, lebih dari itu, kinerja dan citra publik parpol di mata masyarakatlah yang akan lebih menentukan partisipasi pilihan masyarakat atas parpol tersebut. Di satu sisi, masyarakat sudah semakin mengerti tentang literasi politik. Di sisi lain, masyarakat sudah jenuh dengan keuntungan sesaat, tapi berefek panjang karena ketiadaan pendidikan politik dalam pemilu.
Pemerintah diminta mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memasukkan alokasi gaji pendidik dalam skema anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD, karena putusan tersebut dinilai tidak berpihak pada rakyat miskin,
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/2), meminta keterangan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Maman H Soemantri dan Maulana Ibrahim. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus aliran dana dari BI kepada sejumlah anggota DPR tahun 2003.
Rapat gabungan MPR sepakat tak akan mencabut Ketetapan atau Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN, yang di dalamnya menyinggung upaya pemberantasan KKN kepada mantan Presiden Soeharto dan kroninya.
Direktur PT Mahakam Diastra Internasional Vonnie Anneka Panambunan mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Rekanan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais ini didakwa melakukan korupsi kasus studi kelayakan pembangunan Bandara Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyiapkan dua pilihan rumus keterbukaan informasi tentang badan usaha milik negara. Kedua rumus itu tetap membatasi akses informasi aktivitas BUMN dalam kaitan rahasia bisnis dan hukum bisnis. Rahasia bisnis BUMN dan hukum bisnis akan diproteksi, kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mutammimul Ula, ketika dihubungi di Jakarta kemarin.
