Penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia Nurdin Halid, Rabu (27/2). Terpidana dalam korupsi dana pendistribusian minyak goreng Perusahaan Umum Bulog itu diperiksa di Rumah Tahanan Salemba, tempat dia ditahan sejak September 2007.
Kejaksaan akan memakai hukum adat sesuai dengan pewaris.
Satu lagi pelaku kasus korupsi di BUMN dijebloskan ke tahanan. Kali ini kehidupan di bui itu dirasakan mantan Direktur Keuangan PT Indofarma Tbk Purwo Kartiko. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penggelembungan (markup) anggaran pengadaan bahan baku obat-obatan senilai Rp 9 miliar.
Awal Orde Baru, pemerintah meminta masyarakat hidup dengan pola sederhana, mengingat negara belum mampu memberi kehidupan layak. Namun demikian, kenyataan yang kita lihat, kaum elite tingkat atas apakah pejabat, aparatur negara bahkan politisi berlomba hidup dalam kemewahan.
Rekonstruksi dimulai dari halaman garasi rumah dengan pagar tertutup.
Kagetkah kita saat mendengar Gubernur BI dan dua pejabat setingkat direkturnya dinyatakan tersangka dalam apa yang disebut kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan para petinggi hukum? Dengan sedikit melihat ke belakang, tentu seharusnya kita tidak kaget lagi dengan kejadian itu. Gubernur BI sebelumnya, Syahril Sabirin, harus mencicipi bui lebih dari sembilan bulan walaupun akhirnya dinyatakan bebas murni oleh pengadilan. Mantan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono juga tak lepas dari masalah hukum. Tiga mantan direktur BI (setingkat deputi gubernur sekarang) juga telah merasakan bui dalam kasus BLBI. Yang menjadi pertanyaan, benarkah kasus-kasus yang dihadapi BI tersebut murni masalah hukum? Bukankah kasus-kasus hukum tersebut akibat dan bukan sebab dari persoalan yang dihadapi BI?
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Institusi pengadilan dalam hal ini pengadilan umum di tahun 2007 secara keseluruhan ternyata memberikan kontribusi besar terhadap makin melemahnya upaya pemberantasan korupsi yang saat ini didorong oleh pemerintahan SBY-Kalla. Baik MA maupun pengadilan dibawahnya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), kenyataaanya masih menjadi lembaga yang menguntungkan bagi para pelaku korupsi. Hal ini bisa dilihat dari perkara korupsi yang diperiksa dan diputus pengadilan sepanjang tahun 2007.
Pemberian bantuan bagi saksi dan/ atau korban dalam praktik hukum di Indonesia merupakan hal baru. Melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban terlembagakan sebagai salah satu fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kerangka tugas institusionalnya. Naskah Akademik ini disusun dalam rangka memberikan dasar-dasar pemikiran dan konseptual bagi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara
Penentuan Kelayakan, JangkaWaktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/ atau Korban.
Pemberian Kompensasi dan Restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hal ini pengaturan lebih lanjut mengenai kedua hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karena itu ICW bersama dengan ICJR dan Koalisi Perlindungan Saksi selanjutnya mengambil inisiatif untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) berkaitan dengan Pemberian Kompensasi dan Restitusi.
