Pada saat KPK memeriksa Ayin dan jaksa Urip kemarin (10/3), di Kejaksaan Agung juga dilakukan pengusutan internal. Yang diperiksa di Kejagung adalah para atasan Urip, yakni Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya dan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus M. Salim. Mereka diperiksa Tim JAM Pengawasan.
Setelah tiga kali tidak datang, Tan Kian memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (10/3). Pemilik Hotel J.W. Marriott dan Ritz Carlton itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka korupsi dana PT Asuransi ABRI (Asabri) Rp 410 miliar.
Kejaksaan Agung hanya memeriksa soal pelanggaran disiplin yang dilakukan jaksa Urip Tri Gunawan.
Indonesia mulai melepas atribut sebagai raja peringkat korupsi yang dirilis lembaga internasional. Kerja keras Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan koruptor ke bui berbuah positif. Posisi Indonesia meningkat dalam rilis tahunan peringkat negara pemberantas korupsi terbaik oleh Biro Konsultan Risiko Politik dan Ekonomi (Political and Economic Risk Consultancy/PERC) yang bermarkas di Hongkong.
Mengembalikan aset korupsi para tiran yang telah diinvestasikan melalui sistem keuangan internasional bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari pengalaman melacak aset hasil korupsi para diktator di berbagai negara, tingkat keberhasilan pengembalian aset (asset recovery) itu sangatlah rendah. Upaya pengembalian aset tersebut menghadapi kendala hukum yang pelik.
Dalam perspektif peradaban suatu nation, bangsa Indonesia dapat diibaratkan mempunyai dua wajah seperti judul film The Beauty and The Beast.
Asia masih jadi surga bagi profesional dan pekerja keras untuk bisa menjadi orang kaya raya. Pada 2008 ini, jumlah miliuner dari Asia diperkirakan melonjak lagi, meski angkanya belum pasti. Sosok orang kaya di Indonesia, misalnya, telah diungkap berbagai media seperti Forbes Asia, Swa, Tempo, Globe, dan Warta Ekonomi.
Kebijakan Pemerintah yang menggunakan uang rakyat melalui Anggaran Pembelanjaan dan Biaya Negara (APBN) tanpa syarat untuk menggantikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh korporasi telah menunjukkan upaya perlindungan Pemerintah RI kepada Lapindo Brantas.