Harapan berbagai pihak agar anggaran pendidikan terus naik hingga minimal 20 persen dari APBN, seperti diamanatkan UUD

Tim penyidik juga mempertanyakan penunjukan perusahaan rekanan.

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, dengan kriteria perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sekarang ini semakin luas, maka korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN di Indonesia secara umum akan semakin berkurang. Alasannya, orang Indonesia akan takut melakukan perbuatan korupsi.

Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung, Rabu (5/3), diwarnai dengan cecaran pertanyaan dan interupsi seputar kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Standar tes kesehatan perlu diturunkan.

Namun, sejak pengelola pulau membangun vila, bungalo, dan dermaga untuk wisata, para nelayan tak lagi diizinkan menyentuh pulau seluas 3 hektare itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dukungan dari kalangan pelaku usaha untuk tidak memanjakan dan merusak birokrasi pemerintahan melalui pemberian suap. Diungkapkan, birokrat bukan malaikat. Jika terus digoda dengan suap, seberapa baiknya pun mereka lama-lama akan hancur.

Artalyta sering mengajak berlibur ke Lampung.

Pernyataan Sikap Kelompok Masyarakat

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai frase gaji pendidik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena itu, pemerintah wajib memasukkan gaji pendidik dalam anggaran pendidikan 20 persen. Putusan MK merupakan ancaman serius bagi masa depan pendidikan Indonesia.