Wacana asas legalitas mengemuka menyusul kontroversi pengambilalihan kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada yang berpendapat bahwa kasus BLBI dapat diambil alih oleh KPK dengan bersandar pada Pasal 68 Undang-Undang KPK yang secara tegas menyatakan,