Komisi Pemberantasan Korupsi janganlah dihancurkan. Komisi itu selama ini menjadi satu-satunya harapan publik untuk memberantas korupsi di Indonesia, terlebih saat institusi lain, seperti kejaksaan dan Polri, belum bisa diharapkan untuk dapat memberantas korupsi.
Edi Mulyanto (54) dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang setelah menjadi tersangka dalam kasus korupsi senilai Rp 540 juta. Kepastian penonaktifan itu dikatakan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim, Senin (22/6).
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Udju Djuhaeri, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan untuk mundur itu terkait dengan kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom pada 2004, yang menyeret nama Udju sebagai salah satu tersangka.
Mantan Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ranendra Dangin dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Menurut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ia dinilai terbukti melakukan beberapa perbuatan penggelapan uang milik PT RNI dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali meminta keterangan Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno kemarin, terkait dengan pengembangan kasus pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit di wilayah timur Indonesia pada 2003.
Jhony juga menyatakan tidak pernah punya staf bernama Resko.
Wakil Ketua Panitia Anggaran Jhony Allen Marbun membantah keterangan mantan anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi Djamal. "Yang berbohong beliau (Hadi Djamal)," kata Jhony Allen kepada majelis hakim saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta kemarin.
Tiga tahun Hengky bersembunyi di Australia dan Garut.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan masih akan mendalami status mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno terkait dengan kasus dugaan korupsi kendaraan pemadam kebakaran. “Perkembangan ke depan tergantung pengembangan pemeriksaan terhadap HSD,” kata juru bicara KPK, Johan Budi, di kantornya kemarin.
"Betulkah dia sedang menyelesaikan bisnis di luar negeri?"
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung menolak permintaan penangguhan eksekusi yang diajukan terpidana Joko Soegiarto Tjandra, pemilik PT Era Giat Prima.
Lengkap sudah kisah Joko Soegiarto Tjandra memperdaya para penegak hukum yang memburunya. Berhasil kabur ke Papua Nugini kurang dari 24 jam sebelum vonisnya diputuskan, kini mantan Direktur PT Era Giat Prima itu kembali mangkir dari panggilan Kejaksaan untuk menjalani eksekusi hukuman 2 tahun penjara untuknya.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menemukan sedikitnya 29 calon anggota BPK yang diduga bermasalah. Hasil rekam jejak ini telah disampaikan kepada salah seorang anggota Panitia Ad Hoc IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Marwan Batubara, untuk diteruskan kepada PAH IV DPD.
