Biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum tidak pernah dibicarakan dengan DPR. Padahal, biaya akses itu merupakan hasil perjanjian perdata antara PT Sarana Rekatama Dinamika dan Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman yang dibebankan kepada masyarakat.
Gagalnya kejaksaan mengeksekusi Joko Soegiarto Tjandra tidak bisa dianggap lumrah. Jaksa Agung Hendarman Supandji harus mencurigai sistem yang tidak benar di kejaksaan guna mengevaluasi dan mengubahnya.
Meski empat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, yaitu Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bunbunan EJ Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara aliran dana dari Bank Indonesia, pengusutan kasus ini harus terus dilanjutkan karena belum selesai.
Sidang kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM kembali menghadirkan mantan petinggi departemen. Setelah Marsilam Simanjuntak, kemarin (17/6) jaksa penuntut umum menghadirkan mantan Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra.
Abdul Hadi Djamal, anggota DPR yang terseret dugaan korupsi dana stimulus mulai duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor kemarin. Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu didakwa menerima hadiah Rp 3 miliar untuk memproses usul anggaran program stimulus di Departemen Perhubungan (Dephub). Akibat perbuatan itu, dia diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
KEJAKSAAN Negeri Jakarta Selatan Selasa lalu (16/6) gagal mengeksekusi Djoko S. Tjandra, terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali di Bank Dagang Nasional Indonesia dengan kerugian negara Rp 546 miliar. Eksekusi itu merupakan bagian dari pelaksanaan putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang memvonis Djoko S. Tjandra dua tahun penjara.
Setelah sempat mengeluarkan sikap menolak seleksi calon anggota BPK yang dilaksanakan oleh Komisi XI DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam perkembangan terakhir justru melunak. Panitia Ad Hoc IV (PAH IV) DPD secara aklamasi menerima proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi XI yang ditandai dengan adanya pelaksanaan fit and proper test atas calon anggota BPK yang terkesan diam-diam, dimulai hari ini (17/06/2009) dan berakhir pada Jumat, (19/06/2009).
Terdakwa mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan menegaskan tidak pernah memberi arahan dan petunjuk dalam pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran di Jawa Barat pada 2003-2004. ”Yang menentukan metode penunjukan langsung kepada PT Istana Sarana Raya dan harga barang Rp 160 juta merupakan hasil kajian tim biro perlengkapan,” ujar Danny dalam pleidoi (nota pembelaan) yang dibacakannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.
Setelah dipolemikkan, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Sutanto akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Tim Relawan Susilo Bambang Yudhoyono. Langkah serupa dilakukan Komisaris Pertamina Umar Said, dengan mundur dari anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Yudhoyono-Boediono.
PT Bank Permata Tbk menolak rencana eksekusi Kejaksaan Agung atas dana cessie (pengalihan hak tagih) Bank Bali senilai Rp 546,46 miliar yang hingga saat ini masih disimpannya.
