Beri Uang ke Sekjen MK: Dilaporkan Langsung ke SBY

Posisi Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin makin terpojok. Setelah dituding terlibat kasus suap proyek wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan, yang menjadikan Sesmenpora Wafid Muharam sebagai tersangka, kini dia dituduh mencoba menyuap Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK), Djanedri M Ghafar.

Tindakan Nazaruddin tersebut dilaporkan langsung oleh Ketua MK, Mahfud MD, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Komisi Yusidial (KY), Mahkamah Agung (MA) akan tetap mempertanyakan dasar wacana penyadapan hakim yang bisa dilakukan KY.
‘’Ada wakil kita di sana (dalam proses pembuatan UU), kita tentu akan tanyakan itu,’’ kata Ketua MA Harifin Andi Tumpa, Jumat (20/5).

Kendati demikian, dia menyatakan pasrah apabila kemungkinan KY bisa menyadap hakim dalam rangka mengawasi hakim benar-benar terjadi. ‘’Soal wacana penyadapan, itu terserah pembuat UU, kalau UU mengatakan boleh, ya kita ikut saja,’’ tambahnya.

Gayus Tambunan tidak terima atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara dan denda Rp 800 juta. Mantan Pegawai Ditjen Pajak ini pun mendaftarkan kasasi ke MA lewat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Kita telah menyatakan permohonan kasasi ke PN Jakarta Selatan sekitar pukul 13.30,” kata kuasa hukum Gayus Tambunan, Dion Pongkor, Jumat (20/5). Namun demikian, Dion masih merahasiakan alasan kasasi tersebut diajukan. “Kita tidak terima. Kenapa? Itu nanti saja diungkap saat memasukkan memori kasasi,” ujarnya.

Partai politik di Indonesia tidak memiliki sistem penggalangan dana yang inovatif. Pendanaan yang masih mengandalkan subsidi negara, iuran kader dan sumbangan pihak ketiga, membuka peluang patronase bisnis dan politik yang korup.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui memberikan izin kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak untuk pergi ke luar negeri.

Terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom,Panda Nababan, meminta agar ada kejelasan tentang keterangan saksi dalam persidangan.

Anggota Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat (PD) EE Mangindaan meminta Bendahara Umum DPP PD M Nazaruddin untuk mundur dari jabatannya.

Menurut Mangindaan,mundur menjadi langkah terbaik bagi Nazaruddin karena bisa menghindari makin kisruhnya pemberitaan yang berujung pada memburuknya citra PD di mata masyarakat. Mangindaan menyatakan, Dewan Kehormatan (DK) PD telah menghubungi ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum agar menyampaikan keinginan DK tersebut kepada Nazaruddin. “Kalau terus-menerus gonjang- ganjing seperti ini kan kurang bagus bagi partai.Tidak nyaman ini.

Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menengarai ada dua kepentingan yang berada di belakang rencana pembangunan gedung baru DPR.

Kedua kepentingan tersebut adalah karena memang DPR membutuhkan ruangan lebih, sementara kepentingan kedua karena sudah negosiasi dengan pengusaha.

’’Kami logikanya realistis. Kita harus realistis bahwa membutuhkan ruangan karena yang saat ini sudah kurang memadai. Jadi bukan karena keinginan, tetapi kebutuhan untuk menunjang kerja,’’ ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5).

Pengamat Politik, Ikrar Nusa Bakti menilai Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat tebang pilih dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait penanganan kader-kader partai yang tersangkut kasus hukum. Hal itu, menurut Ikrar, justru akan menegaskan adanya faksi-faksi di internal partai pascakongres tahun lalu.

Korupsi Dana Gempa Klaten

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis enam tahun penjara terhadap Kepala Desa Jambu Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Wiyanti (45), Kamis (19/5).

Terdakwa dinilai terbukti bersalah menilap dana bantuan gempa Klaten dari APBD Jateng 2006-2007. Selain vonis penjara, dalam berkas putusan setebal 700 halaman itu, Wiyanti juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan serta mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp 596,8 juta subsider dua tahun enam bulan kurungan.