Dewan Kehormatan Partai Demokrat (DK Demokrat) terus menyelidiki kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang, Sumatera Selatan.

Sebab,kasus itu mulai memunculkan rumor yang menyebutkan keterlibatan kader Demokrat. ”Yang sudah memberikan keterangan Pak Nazar (Bendahara Umum DPP Demokrat M Nazaruddin), yang lain sedang kita lakukan kroscek. Untuk Mbak Angie (Angelina Sondakh), kita harus kumpulkan dulu semua,kami nilai,pelajari, lalu relevansinya untuk pihak-pihak lain,”tegas Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Jakarta kemarin.

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom mengaku mengenal dekat Nunun Nurbaeti,wanita yang diduga suruhan Miranda untuk memberikan cek perjalanan ke sejumlah anggota DPR.

Namun, kedekatan Miranda dengan Nunun bukan sebagai anggota atau simpatisan partai. Mereka berdua dekat hanya sebagai teman pergaulan. “Kenal dengan Nunun sebagai sesama sosialita,” tegas Miranda saat menjadi saksi kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Indonesia dan Prancis dipercaya untuk memimpin rapat kelompok kerja antikorupsi negara-negara anggota G-20 atau Working Group on Antikoruption (WGAC) yang berlangsung 12–13 Mei 2011 di Nusa Dua,Bali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang meminta Dinas Pendidikan Kota Malang melarang SD, SMP, SMA, dan SMK mengadakan wisuda dan rekreasi untuk siswa yang akan lulus. Dewan menilai acara wisuda dan rekreasi dijadikan ajang bagi sekolah untuk melakukan pungutan liar. "Ini hanya kedok sekolah menarik iuran," kata anggota DPRD Kota Malang, Nurul Nur Abaity, kemarin.

Pencairan dana harus dilakukan sesuai dengan kemajuan proyek.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Supriyanto mengatakan anggaran proyek pemerintah hanya boleh cair setelah ada kontrak tender. "Proses pencairan dana pun bertahap,” kata Agus ketika dihubungi tadi malam.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji tak akan melindungi kader Partai Demokrat yang diduga terlibat kasus suap. Ia meminta penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tebang pilih dalam menangani perkara suap proyek Wisma Atlet SEA Games.

"Penegakan hukum tak boleh ada diskriminasi dan tebang pilih, sekalipun menyangkut kader Partai Demokrat atau siapa pun di jajaran pemerintahan yang saya pimpin," ujar Presiden dalam keterangan pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.

Perwakilan negara industri dan negara berkembang anggota G-20 yang menghadiri Konferensi Internasional Anti-Penyuapan Asing di Nusa Dua, Bali, berkomitmen memerangi praktek suap dalam transaksi antarnegara.

“Perang melawan penyuapan asing telah meraih momentumnya,” kata Kepala Kerja Sama Internasional Komisi Pemberantasan Korupsi, Giri Suprapdiono, dalam penutupan konferensi itu kemarin.

Giri menjelaskan, konferensi telah mempertajam dan mengidentifikasi praktek-praktek penyuapan lintas negara, tantangan, serta rekomendasi aksi bersama.

Penyuapan pejabat asing dilakukan tidak semata-mata untuk mencapai kepentingan bisnis yang kelihatannya legal formal namun lebih jauh dari itu yakni menjadi pintu gerbang bagi kejahatan transnasional lainnya seperti terorisme, pembalakan liar, penyelundupan obat dan perdagangan manusia.

Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan tersangka Gayus Halomoan P Tambunan dan kekayaannya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/4). Kemudian jaksa menghitung ulang total kekayaan Gayus yang dilimpahkan tersebut.

''Tersangka Gayus diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berikut dengan barang bukti termasuk uang dan emas yang disimpan dalam safety box,'' ujar Kepla Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, kemarin.

Dudhie Makmun Murod mengaku mendapatkan nomor telepon selular mantan anak buah Nunun Nurbaeti, Ahmad Hakim Safari  alias Arie Malangjudo dari terdakwa Panda Nababan.

Hal ini dikatakan  terdakwa saat menjadi saksi dengan terdakwa Panda Nababan, Engelina Pattiasina, Muhammad Iqbal, dan Budiningsih di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).