Soal Gedung Baru DPR Golkar Tengarai Ada Permainan

Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menengarai ada dua kepentingan yang berada di belakang rencana pembangunan gedung baru DPR.

Kedua kepentingan tersebut adalah karena memang DPR membutuhkan ruangan lebih, sementara kepentingan kedua karena sudah negosiasi dengan pengusaha.

’’Kami logikanya realistis. Kita harus realistis bahwa membutuhkan ruangan karena yang saat ini sudah kurang memadai. Jadi bukan karena keinginan, tetapi kebutuhan untuk menunjang kerja,’’ ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/5).

Dia menyatakan, meskipun ada rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi secara prinsip DPR harus meletakkan rencana ini berdasarkan kebutuhan. Namun, karena ada kepentingan lain, maka saat ini rencana pembangunan gedung baru menjadi kontroversi di masyarakat.

’’Ada yang berbicara karena berdasarkan kebutuhan seperti yang disampaikan Golkar, ada juga yang karena berdasarkan keinginan punya ruangan baru, ada juga yang ngotot karena adanya kepentingan negosiasi tertentu,’’ tegas Idrus.

Tender Ulang
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Pius Lustrilanang mengungkapkan, redesain gedung baru DPR yang diumumkan Kementerian Pekerjaan Umum, membuat proyek pembangunan gedung baru tersebut ditender ulang. Akibatnya empat perusahaan yang telah lolos prakualifikasi tender gedung DPR terpaksa dibatalkan.

Dia mengatakan, DPR telah menyetujui adanya tender ulang meskipun harus menanggung konsekuensi munculnya gugatan secara hukum karena membatalkan proses prakualifikasi tender secara sepihak.

’’Dalam tahap prakualifikasi tender gedung baru DPR, persyaratan utama bagi perusahaan calon pemegang proyek gedung baru DPR adalah memiliki pengalaman membangun gedung lebih dari 30 lantai. Dengan adanya perubahan, maka persyaratan tersebut tidak berlaku lagi,’’ kata Pius.

Namun, politikus dari Fraksi Gerindra ini belum mengetahui kapan DPR akan menggelar rapat dengan Menteri PU terkait pemangkasan proyek gedung baru DPR. Rapat yang seharusnya berlangsung Senin 16 Mei 2011, batal karena adanya cuti bersama. ’’Belum dijadwalkan lagi,’’ tambahnya.(J22,K32-25)
Sumber: Suara Merdeka, 20 Mei 2011

BAGIKAN

Sahabat ICW_Pendidikan