Aliran dana terkait suap proyek pembangunan wisma atlet untuk SEA Games di Palembang terus berkembang. Dalam sidang dengan terdakwa Mindo Rosalina Manulang terungkap, DPR dijatah 5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 191,635 miliar atau sekitar Rp 9 miliar.
Usulkan Ani Yudhoyono Plt Ketua Umum
Sebagai upaya penyelamatan citra partai di mata publik, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Tengah meminta Ketua Umum PD Anas Urbaningrum untuk nonaktif.
Tindakan konkret tersebut harus dilakukan pada pelaksanaan Rakornas Partai Demokrat yang akan digelar di Sentul, Bogor, 23-24 Juli 2011.
DPR diduga menerima pembagian fee 5% dari total nilai proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, yang besarnya Rp191,6 miliar.
Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa untuk mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin. Namun, dalam surat dakwaan itu tidak disebutkan secara detail nama-nama politisi yang diduga menerima fee proyek tersebut.
Jaksa Agung (Kejagung) Basrief Arief memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto segera mengkaji kembali penanganan sejumlah kasus tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
Hal itu ditegaskan Jaksa Agung seusai acara penghargaan Sidhakarya 2011 bagi Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri, serta pegawai dan jaksa se- Indonesia berprestasi terbaik di Kejaksaan Agung kemarin.
Ketua Komisi III DPR Benny K Harman sepakat dengan wacana pendirian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah.
Saat ini, LPSK hanya ada satu, yakni berada di Jakarta. Benny mengatakan, keberadaan LPSK di daerah diperlukan untuk membantu penegakan hukum dan membongkar kasus korupsi di daerah. Politikus Partai Demokrat ini menilai, kasus korupsi di daerah tidaklah sedikit.
Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, masukan publik terhadap 142 calon pimpinan (capim) KPK yang lolos seleksi tahap awal masih sangat minim.
Sekretaris Pansel Calon Pimpinan KPK Achmad Ubbe mengatakan, hingga kini pihaknya baru menerima sekitar 400 tanggapan dari masyarakat tentang calon pimpinan KPK yang sudah lolos seleksi administrasi. Padahal, Pansel sudah membuka kotak saran sejak 25 Juni lalu.
Tim pengawas (timwas) kasus Bank Century membentuk tim kecil. Pembentukan tim ini untuk memudahkan koordinasi serta cek dan ricek dengan tim yang dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
’’Tim kecil sudah kami bentuk. Tim kecil inilah yang nantinya berkoordinasi dengan pimpinan DPR, koordinasi, cek dan ricek dengan pihak tim yang dibentuk oleh Pak Busyro Muqqodas di KPK,’’ ujar Pimpinan Timwas Bank Century, Priyo Budi Santoso, usai rapat Timwas dengan KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian, di Gedung DPR, kemarin.
Seorang wali murid di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mlati, Sleman, mengadukan proses penetapan penarikan pungutan bagi siswa baru di sekolah itu kepada Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta. Ketua LOD DIY Muhamad Hasyim mengatakan wali murid itu mempersoalkan keputusan tentang besarnya biaya masuk Rp 2 juta yang dilakukan secara sepihak oleh komite sekolah.
"Isi pengaduannya, proses pembahasan penetapan biaya yang harus dibayar wali siswa baru hanya dilakukan sekali dan mirip sosialisasi, bukan musyawarah," ujar Hasyim kepada Tempo kemarin.
Irma Ariyani, jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, menolak menjemput Kepala Polda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Wisjnu Amat Sastro. Mantan Wakil Kepala Polda Sulawesi Selatan dan Barat itu sudah memastikan tidak akan hadir dalam sidang sebagai saksi. "Ada surat saksi yang menyebutkan tidak bisa meninggalkan tempat karena sedang tugas negara selaku kepala polda. Kami juga tidak bisa jemput paksa," kata Irma kemarin.
Majelis hakim meminta Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma dihadirkan sebagai saksi pada sidang korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur. Hakim menilai Andi mengetahui banyak informasi soal kasus ini.
