Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami kemungkinan dugaan pelanggaran pidana, dalam perkara tidak dibayarkannya pajak oleh 14 perusahaan asing minyak dan gas (migas).

Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, tidak tertutup kemungkinan KPK akan mendalami kemungkinan pelanggaran pidana dalam perkara yang diduga merugikan negara triliunan rupiah tersebut. Hanya, menurut dia, KPK hanya akan mengusut temuan tersebut jika nantinya ada indikasi masalah hukum.

Jumlah perusahaan minyak dan gas (migas) yang diduga menunggak pembayaran pajak makin menggelembung. Semula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan tak kurang dari 14 perusahaan migas yang ditengarai belum menyelesaikan kewajiban membayar pajak senilai Rp1,6 triliun.

Kiprah Muhammad Nazaruddin di Partai Demokrat berakhir sudah. Kemarin, Dewan Pembina Partai Demokrat telah menyetujui pemecatan terhadap mantan bendahara umum partai pemenang Pemilu 2009 itu.

Pengumuman pemecatan terhadap Nazaruddin akan dilakukan oleh DPP Partai Demokrat (PD), kemungkinan besar sebelum rakornas partai pada 23-24 Juli mendatang. Semua elemen partai tersebut telah menyetujui langkah pemecatan ini.

Ternyata bukan hanya 14 perusahaan migas yang menunggak pajak seperti disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 33 operator yang bandel membayar kewajibannya kepada negara.

Peneliti ICW Firdaus Ilyas menuturkan, perusahaan migas itu tidak hanya berasal dari asing. Beberapa bahkan kontraktor migas lokal. “Ada perusahaan mayoritas asing iya, perusahaan lokal iya. Pertamina iya. Pertamina dan BUMD Riau,” kata Firdaus saat jumpa pers di kantor ICW, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (18/7).

Terpidana kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan membantah jika uang sebesar  Rp 925 juta yang diterima dari konsultan pajak PT Metropolitan Retailmart, Roberto Santonius adalah suap. Mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menegaskan uang tersebut merupakan pinjaman.

Status hukum 17 rekening milik perwira Polri yang dinilai tidak wajar kini menjadi perdebatan. Komisi Informasi (KI) Pusat melalui putusannya yang dibacakan pada 8 Februari lalu menilai, informasi mengenai nama 17 perwira Polri pemilik rekening tak wajar dan besaran isi rekeningnya adalah informasi publik. Namun Markas Besar Polri menolak membuka rekening itu, dengan alasan membuka rekening yang berasal dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu dapat melanggar undang-undang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melansir daftar 14 perusahaan migas penunggak pajak. Tidak berhenti sampai disitu, KPK dinilai harus segera menindaklanjuti temuan itu.

Kinerja aparat kepolisian lamban ketika menangani kasus-kasus korupsi, jauh berbeda ketika polisi bergerak cepat mengusut kasus terorisme. Masyarakat menuntut Kepolisian segera menyelesaikan sengkarut kasus korupsi dan pelanggaran HAM.

Maddo Ilham mengancam tidak akan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Makassar, yang dijadwalkan hari ini. Terdakwa kasus hilangnya brankas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang belakangan diseret ke kasus korupsi itu menolak hadir dalam persidangan jika Kepala Polda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Wisjnu Amat Sastro tidak menghadiri panggilan sebagai saksi. "Klien kami mengaku akan walkout. Dia tidak mau jika mantan pimpinannya tidak mau datang," kata Franky Asirie, pengacara terdakwa, saat dihubungi kemarin.