Kepala Biro Logistik KPU RM Purba membantah telah memberikan uang sebesar Rp80 juta yang akan dipergunakan untuk melakukan penyuapan.

Agus Anwar beralih warga negara Singapura.

BNI 46 kembali kebobolan. Polda Metro Jaya menangkap tiga di antara enam tersangka kasus pembobolan senilai Rp6 miliar di BNI 46 Cabang Kota itu, Jumat (15/7) malam.

Perum Bulog menagih utang pemerintah sebesar Rp130,7 miliar terkait imbal beli pesawat Sukhoi. Penagihan dilakukan melalui surat No B-107/II/DK201/03/2005 tanggal 3 Maret 2005 kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rusadi Kantaprawira mulai tadi malam ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

Kementerian BUMN akan merombak jajaran Direksi PT Pos Indonesia agar bisa lebih bersaing dengan kompetitor lain di sektor bisnis logistik, telekomunikasi dan jasa keuangan.

Penangkapan CEO PT Brokolin Internasional Dicky Iskandar Di Nata dan Direktur PT Aditya Putrapratama Finance Yoke Yola Sigar mencuatkan harapan baru bagi penegakan hukum kasus-kasus korupsi dan perbankan di Indonesia oleh polisi, di masa kepemimpinan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto.

Polisi didesak menangkap dan mengajukan semua yang terlibat kasus pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ke muka hukum. Penegakan hukum jangan hanya berhenti pada penangkapan CEO PT Brokolin Internasional Dicky Iskandar Di Nata dan Direktur PT Adhitya Putrapratama Finance Yoke Yola Sigar karena diduga masih ada pelaku-pelaku lain.

Kejaksaan Tinggi Banten menyiapkan 10 jaksa untuk menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Pandeglang atau perkara yang disebut kasus Karangsari. Tim jaksa penyidik kasus Karangsari, yang diketuai Asisten Pengawasan AK Basuni Masyarif itu akan memeriksa Bupati Pandeglang A Dimyati Natakusumah dan Wakil Bupati Mudjio A Satari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membikin terobosan mengejutkan. Lembaga yang dipimpin Taufiequrachman Ruki itu sejak kemarin memasang iklan lowongan kerja di media massa tentang perekrutan tenaga penyidik khusus untuk menangani tindak pidana korupsi.