Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar Eka Santosa, akhirnya mengembalikan dana kaveling yang diterimanya sebesar Rp 250 juta kepada tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Kamis (14/7). Eka merupakan satu dari empat tersangka kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2000/2001 yang lebih dikenal kaveling-gate.
Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo mengaku telah bekerja sama dengan dua orang yang kini menjadi tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng). Pengakuan Totok terungkap kemarin dalam sidang pertama dakwaan yang dibacakan ketua tim jaksa Kejati Jateng Pindo Kartika.
Karena tidak transparan, mitra Bram Manoppo keluar dari konsorsium.
Pemadaman listrik bergilir di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), yang terjadi akibat tersendatnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami kerugian sebesar Rp120 juta per hari.
Empat anggota Komisi VI DPR periode 1999-2004 yang diduga menerima aliran dana abadi umat (DAU) Departemen Agama tidak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, kemarin.
Pembelian sarana pertahanan lewat agen jadi sumber masalah.
Majelis hakim kasus kepabeanan importasi beras Vietnam dengan terdakwa Nurdin Halid mengeluarkan dua saksi yang dihadirkan jaksa karena dianggap tidak berkompeten. Hakim menilai penyidik Bea dan Cukai asal-asalan membuat berkas acara pemeriksaan (BAP) kasus ini.
Ketua DPR Agung Laksono akan memanggil para pemimpin fraksi dan pemimpin komisi yang terkait dengan rencana kenaikan pos anggaran kunjungan ke luar negeri dan kenaikan tunjangan.
Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), tidak dapat melarang pungutan-pungutan yang diberlakukan pihak sekolah pada siswa, baik berupa biaya pendaftaran siswa baru (PSB) maupun iuran bulanan. Hal itu dikatakan Mendiknas, Bambang Sudibyo di Jakarta, kemarin.
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengajukan usulan biaya renovasi dan pemeliharaan rumah jabatan anggota Dewan sebesar Rp36 miliar. Namun, Rp10 miliar di antaranya diduga pembiayaan ganda.
