Jaksa Agung Menginstruksikan Percepat Penuntasan Korupsi; Kejati Jabar Layangkan Panggilan Ke-4 untu

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh sudah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat untuk mempercepat penuntasan berbagai kasus korupsi. Apabila Kajati Jabar mengalami kesulitan dalam upaya percepatan itu, semestinya hal itu disampaikan langsung kepada Kejaksaan Agung untuk dicari upaya penyelesaiannya.

Peringatan HUT Koperasi Dipusatkan di Bandung; SBY Minta Koperasi Bebas dari Korupsi

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan koperasi jangan lagi menjadi lahan untuk melakukan praktik korupsi atau sekadar menampung utang yang tak mampu dibayar. Kinilah saatnya mereka yang bergiat dalam aktivitas koperasi bersama pemerintah bahu-membahu membangun koperasi yang sehat, terbuka, dan mandiri.

KPU Ajukan Banding Putusan KPPU

Rusadi menjelaskan bahwa dana ke India berasal dari anggaran KPU.

Kejaksaan Agung Evaluasi 30 Kasus Korupsi

Enam sampai tujuh di antaranya terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia.

Rusadi Tolak Keputusan KPPU; Komisi Pemilihan Umum

Anggota KPU Rusadi Kantaprawira menolak putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyebut dirinya bersekongkol dengan perusahaan pengadaan tinta pemilu. Dia akan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap keputusan tersebut.

Anggaran DPR ke Luar Negeri Naik Jadi Rp 32 Miliar

Ribuan massa yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat Bersama (KPRB) berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Surabaya. Dalam aksinya, massa merusak ruangan Ketua DPRD Kota Surabaya.

Korupsi di Riau; Penegakan Hukum hanya Retorika

Kekayaan alam yang melimpah ruah seharusnya menjadi potensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lain orang, lain kepala. Di Riau sumber daya alam yang merupakan 'harta karun', oleh sebagian para penguasanya dianggap sebagai potensi besar untuk menambah kekayaan pribadi.

Korupsi di Banten; Pencairan Rp14 Miliar Salahi Prosedur

SERANG (Media): Pencairan dana Rp14 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2003 untuk anggota DPRD menyalahi prosedur. Selain tidak memiliki payung hukum, pencairan dana tersebut tanpa permohonan tertulis pimpinan DPRD Banten.

Proses Penyidikan Tunggu Laporan Audit BPKP Riau

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Riau tampaknya tidak ambil pusing terhadap tudingan masyarakat bahwa lembaga hukum ini 'mandul' dalam memberantas korupsi.

Kasus Jamsostek Seret Empat Perusahaan Besar

Direktur utama empat perusahaan yang mendapat kucuran dana PT Jamsostek sebesar Rp 250 miliar, akan diperiksa Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

Subscribe to Subscribe to