Wawancara dengan Lendo Novo, Tukang Bersihkan Korupsi BUMN (2-Habis); Masalah Khilaf, Korupsi Bisa d

Sebagai tenaga ahli Kementerian BUMN Bidang Pengolahan Data, Informasi, dan Investigasi, Lendo Novo ikut andil dalam memberikan laporan tentang dugaan korupsi di 16 BUMN. Kini, kasus tersebut sedang ditangani Timtastipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Kepada wartawan Jawa Pos, Sofyan Hendra, alumnus ITB itu juga bertutur soal kendala yang dihadapinya dalam menjalankan tugas selama ini:

Gaji Ke-13 DPRD Madiun dari APBD

Gaji ke-13 anggota DPRD Kota Madiun, Jawa Timur, akan diambilkan dari APBD karena dana yang diberikan pemerintah pusat tidak mencukupi. Pemerintah Kota Madiun hanya mendapatkan Rp 6,1 miliar dari pusat. Padahal untuk gaji ke-13 pegawai negeri sipil, tenaga kontrak, honorer, serta Anggota DPRD harus ada dana Rp 6,9 miliar.

PO Box 9949; Presiden Terima 1.804 Pengaduan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima 1.804 pengaduan melalui Po Box 9949 Jakarta 10000. Dari 1.804 pengaduan itu, 223 di antaranya segera ditindaklanjuti. Depdagri merupakan lembaga yang paling banyak dilaporkan, dengan 44 jumlah pengaduan.

Kilas Balik; Membongkar Kasus Korupsi

Salah satu terobosan penting dalam Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31/1999), adanya ruang bagi masyarakat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 41 Ayat (2) UU No 31/1999, ditegaskan bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Untuk kasus-kasus yang sudah dilaporkan, masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.

Jaksa Agung Beri Tenggat Bawahannya

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh memberi tenggat kepada kepala kejaksaan di daerah dalam penanganan perkara-perkara korupsi. Kami akan mengevaluasi kinerja kejaksaan, kata Rahman saat menjadi pembicara dalam diskusi publik berjudul Good Governance dalam Pemerintahan SBY di Jakarta kemarin.

Korupsi Merebak ke Pelosok Tanah Air

KORUPSI sudah menggurita ke berbagai daerah. Mulai anggota Dewan hingga kepala daerah, satu per satu disangkakan terlibat tindak pidana korupsi. Meja hijau dan palu hakim menentukan nasib mereka.

Kejaksaan Agung Terus Kejar Tersangka BLBI

Kejaksaan Agung akan mengejar tersangka kasus penyelewengan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melarikan diri ke luar negeri. Ya, akan saya kejar, katanya kepada wartawan di Jakarta kemarin. Mereka yang akan diburu adalah Eko Adi Putranto dan Sherny Konjongiang, tersangka kasus Bank BHS, dan David Nusa Wijaya, tersangka kasus Bank Sertivia.

Enam 'Pendekar' Lawan Satu Kata

Kebangkrutan nasional dan derita yang dialami rakyat saat ini adalah buah dari kebobrokan yang dibangun oleh kekuasaan negara melalui apa yang disebut korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menko Kesra Wajibkan Sekolah Gratis

Pelaksanaan sekolah gratis diwajibkan bagi sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tahun ini. Menurut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab di Jakarta kemarin, sekolah yang menerima bantuan lebih besar dari iuran bulanan siswa harus membebaskan segala bentuk iuran kepada semua siswa.

Korupsi Rp9,3 Miliar; Wakil Bupati Nganjuk Siap Diperiksa

Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Ishak bersedia diperiksa Kepolisian Resort (Polres) Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), sebagai saksi kasus dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga (ART) DPRD periode 1999-2004 sebesar Rp9,3 miliar.

Subscribe to Subscribe to