"Secara yuridis formal, tidak ada keraguan."
Komisi Pemberantasan Korupsi segera menentukan nasib mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan terkait dengan kasus aliran dana bank sentral senilai Rp 100 miliar. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPK Antasari Azhar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.
Bola panas yang digulirkan anggota DPR Agus Condro tentang adanya indikasi suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom terus membesar. Bahkan, temuan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dipastikan membuat sebagian anggota DPR yang menangani proses pemilihan pada 8 Juni 2004 itu tidak dapat tidur nyenyak lagi.
Eksplorasi skandal birokrasi sudah dianggap biasa seperti selalu muncul menghiasi berita-berita surat kabar. Namun, sebaliknya, memberikan award kepada jajaran birokrasi mungkin mengundang banyak perhatian. Bisa saja karena skeptisme masyarakat apakah masih ada anggapan yang baik kepada birokrasi, atau karena keingintahuan lebih jauh tentang birokrasi award dengan segala latar belakang dan implikasinya.
Dalam Kasus Korupsi Dana Bantuan Tsunami
Dugaan korupsi bantuan bagi nelayan korban tsunami di pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Barat pada 2006, rupanya, mulai menjalar ke pucuk pimpinan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.
Para kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan ditangani Kejaksaan Agung harus bersiap-siap. Kejagung kini menyiapkan surat izin ke Presiden SBY untuk memanggil mereka ke Gedung Bundar guna menjalani pemeriksaan.
Presiden SBY akhirnya mengizinkan pemeriksaan bupati Situbondo sebagai saksi dalam kasus korupsi dana kas daerah Pemkab Situbondo Rp 45,75 miliar. Mabes Polri kini tinggal mengirimkan surat tersebut ke tim penyidik di Polda Jawa Timur.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi III DPR, sejak awal September 2008 telah melakukan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU MA). Setelah melakukan rapat kerja dengan pemerintah, Senin depan (15/Sep./2008) Komisi III akan membentuk Panita Kerja (Panja) khusus yang membahas RUU MA. Dijadwalkan proses pembahasan ini akan diselesaikan sebelum masa sidang berakhir (24 Oktober 2008).
Klik disini RUU MA versi 25 September 2008
PERS RELEASE INDONESIA CORRUPTION WATCH
NO: 07IPR/ICW/2008
MEMPERTEGAS KONTRAK POLITIK ANTIKORUPSI PESERTA PEMILU
Momentum pemilu merupakan proses prosed ural politik menuju ke arah demokrasi substansial yang diharapkan. Pemilu juga merupakan ajang untuk menunjukan komitmen politik dari peserta pemilu (partai, calon legislatif, calon presiden/wapres) untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan keberpihakan kepada kebenaran, hak-hak masyarakat serta berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih ..
Sejumlah perwakilan dari serikat pekerja pembangkitan Jawa-Bali (SP-PJB) didampingi Firdaus Ilyas (ICW) mengadakan media briefing di markas ICW. Dalam pertemuan tersebut, SP PJB menyampaikan kepada media tentang penyimpangan pengelolaan listrik dan kontrak listrik swasta pada PLN.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy menyangkal kejaksaan memiliki banyak rekening liar. "Kami telah membentuk satu rekening penampung," kata dia di sela-sela rapat kerja Jaksa Agung dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Rekening itu untuk menampung berbagai rekening liar atas nama kejaksaan. Marwan tak menyebut bank tempat rekening penampung itu.
