Duit di rekening penampung diduga raib.
Kejaksaan Agung telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kasus pembelian hak tagih (cessie) Bank Bali dengan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra, bos PT Era Giat Prima.
Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki ruang tahanan sendiri terganjal alasan teknis.
Ayin: Halo, Pak Guru.
Urip: Iya, Ibu Guru.
Ayin: Intinya besok tetap konsisten pada semula itu. Pokoknya perbengkelan itu kan ada. Sudah kan ininya, apa namanya...?
Urip: Sudah saya kasihkan itu.
Ayin: Bukan, ininya, proposal bengkelnya.
Urip: Ya.
Ayin: Jadi semua itu, bengkel kan juga logis itu. Saya bilang itu kan dulu ada tanah di situ. Saya minta inilah, tetapi nanti ditanyain bagaimana saudara terdakwa keterangannya. Nanti saya bilang udah cukup. Begitu ceritanya....
Urip: Eehhhhh.
”Ada kesan Komisi bersikap tebang pilih.”
Kalangan aktivis lingkungan Riau mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera menuntaskan pengusutan bekas Gubernur Riau Rusli Zainal dalam kasus dugaan korupsi penerbitan izin kehutanan.
Menangkap tersangka korupsi lebih mudah ketimbang maling jemuran.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Susno Duadji mengaku sempat ditawari suap Rp 10 miliar. Tujuannya agar dia mau melepaskan tersangka kasus penggelapan pajak perusahaan. "Dia sempat menawarkan Rp 10 miliar agar saya mau membebaskan dia," kata Susno dalam diskusi "Supremasi Hukum" di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat pekan lalu.
"Cukup bukti menjadikan Aulia dan Anwar tersangka."
Transparansi Internasional (TI) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera menuntaskan penyidikan kasus besar seperti aliran dana Bank Indonesia dan mengusut pengakuan Agus Condro Prayitno. "Ini ujian bagi independensi KPK," kata Sekretaris Jenderal TI Indonesia Rizal Malik kemarin.
Mantan Kepala Biro Keuangan Jawa Barat, Sutarman, mengembalikan uang sebesar Rp 320 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut diduga berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan alat berat dan pemadam kebakaran di Jawa Barat pada 2003.
Para terpidana kasus korupsi akan memiliki lembaga pemasyarakatan sendiri. Lembaga pemasyarakatan khusus bagi para koruptor ini akan dibangun di daerah yang pejabatnya paling banyak menilap uang negara.
Meski telah di-recall DPP PDIP sejak 4 September, anggota Fraksi PDIP Agus Condro Paryitno tetap berharap BK DPR memanggil dirinya. Menurut Agus, dia ingin memberikan penjelasan yang klir di hadapan lembaga penegak etika anggota dewan itu. Dengan demikian, tidak ada lagi kesalahpahaman.
Kejaksaan Agung tak akan membuka lagi kasus korupsi BLBI.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyangkut pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, Syamsul Nursalim, diungkap tuntas. Hukuman terhadap ketua tim jaksa BLBI II Urip Tri Gunawan belum menangani inti persoalan. "Kasus Urip itu hanya ekses BLBI, belum pemeriksaan BLBI itu sendiri," kata Kalla di kantor wakil presiden kemarin.
Antony Zeidra mengaku menerima uang dari bank sentral.
Bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan seharusnya ditetapkan sebagai tersangka kasus aliran dana bank sentral ke sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004.
