Dimulai dengan Minta Data Temuan PPATK
Institusi DPR tak mau kalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang data aliran 400 lembar cek perjalanan ke anggota DPR periode 1999-2004. Meski belum menjadi sikap resmi, keinginan mendapatkan tembusan data dari PPATK itu kian kuat.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai lambannya pelayanan masyarakat oleh birokrasi disebabkan belantara aturan yang dibuat sendiri oleh birokrat. Rantai birokrasi juga terlalu panjang sekadar mengakomodasi jumlah pegawai yang terlalu banyak.
Eddy Sofyan menolak dituduh korupsi. Mantan komentator sepak bola itu menolak segala dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum.
Sejumlah pengusaha nasional menjelang Pemilu 2009 ini mengaku kenyamanan mereka melakukan usaha bisnis mulai terusik. Pasalnya, mereka bakal dijadikan salah satu sumber pendanaan bagi kampanye partai politik maupun individu-individu yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif.
Akses Publik pada LHKPN untuk Pencegahan
Sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menutup akses publik ke laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN menimbulkan reaksi beberapa kalangan. Mantan pimpinan KPK periode pertama pun menyayangkan sikap itu.
Status Hukum Aulia Pohan Harus Segera Ditetapkan
Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai telah menunjukkan keraguan dalam mengusut kasus aliran dana Rp 100 miliar dari Bank Indonesia, yang antara lain ke Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004.
Proses Lelang Hanya Formalitas
Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung saat ini menangani perkara dugaan korupsi dalam pengadaan alarm kebakaran dan pendingin udara di Sekretariat Presiden. Perbuatan korupsi yang terjadi pada tahun 2004 itu menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9,071 miliar.
"Saya masih memegang janji Antasari Azhar."
Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Soeripto mengusulkan tenggat 10 hari bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menetapkan status tersangka bagi mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan. "Supaya jelas target KPK," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kemarin.
Wacana perpanjangan usia hakim agung menjadi 70 tahun mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Aksi teaterikal digelar untuk menyindir MA itu. Jum’at, 12 September 2008, tiga orang manusia lanjut usia (manula) yang menggunakan kursi roda dan tongkat melakukan aksi teaterikal di depan Gedung Mahkamah Agung (MA). Wajah mereka pucat pasi karena sakit yang dideritanya. Mereka memprotes usulan perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun. Aksi ini digelar oleh Koalisi Penyelamat MA yang beranggotakan ICW, ILRC, Mappi FH UI, dan beberapa lembaga lain.
"Secara yuridis formal, tidak ada keraguan."
Komisi Pemberantasan Korupsi segera menentukan nasib mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan terkait dengan kasus aliran dana bank sentral senilai Rp 100 miliar. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPK Antasari Azhar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.
