"Akan lebih bijak bila PDIP menindaklanjuti pengakuan Agus."
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Agus Condro, membatalkan niatnya menggugat Dewan Pengurus Pusat PDIP atas pemecatan dirinya. "Saya pikir-pikir, biar sajalah dulu. Untuk apa meladeni orang yang sedang kalap, yang marah sambil ketakutan," kata Agus saat dihubungi Tempo kemarin.
Belum dua tahun setelah kudeta September 2006—dipimpin Jenderal Sonthi Boonyaratglin—gelombang protes kembali melanda Thailand.
Demonstrasi itu dimotori Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD). Demonstran menduduki kantor PM dan menutup beberapa bandara dan sebagian jaringan kereta api. Situasi memanas saat PM Samak mengumumkan negara dalam keadaan darurat pada 2 September lalu.
Saksi Kasus Yusuf Emir Faishal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penanganan dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api yang melibatkan mantan Ketua Komisi IV DPR Yusuf Emir Faishal. Kemarin, lembaga tersebut kembali memeriksa empat anggota Komisi IV DPR.
Urip Tri Gunawan, 42, bakal menghabiskan masa tua di balik jeruji tahanan. Kemarin koordinator jaksa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu diganjar 20 tahun penjara. Putusan majelis hakim Tipikor itu merupakan vonis tertinggi sejak Pengadilan Tipikor berdiri lima tahun lalu (2003).
Ketua Majelis Hakim Tipikor Teguh Heryanto menyebutkan bahwa Urip dinilai bersalah karena melakukan dua tindak pidana sekaligus. Majelis menyatakan bahwa Urip secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 12 huruf b dan e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Secara mengejutkan, salah satu mantan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 1999-2004, Agus Condro, mengaku telah menerima traveler’s cheque senilai Rp 500 juta. Menurut pengakuannya, uang itu diberikan berkaitan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004.
Jika pemberantasan korupsi menghendaki efek jera (detterence effect) yang kuat, maka proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada putusan dua sejoli Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani saja.
Pintu Masuk Usut Sjamsul Nursalim
Jaksa terdakwa penyuapan dan pemerasan Urip Tri Gunawan divonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan hukuman 20 tahun penjara. Juga denda Rp 500 juta untuk mantan ketua tim jaksa penyelidik perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Kebiasaan mark-up biaya perkara dari tarif resmi menjadi praktik yang hampir lazim di berbagai tempat. Biaya Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Niaga misalnya. tarif resmi Rp5 juta untuk Kasasi di Mahkamah Agung ternyata dipungut Rp6,5 juta. Selisih Rp1,5 juta. Demikian juga untuk tingkat Peninjauan Kembali (PK). Demikian juga dengan Pengadilan Negeri. Di PN Sleman, Yogyakarta, biaya Kasasi Perdata Umum yang seharusnya Rp500 ribu, ternyata dipungut Rp1,5 juta. Biaya tersebut pun belum termasuk pungutan untuk pemanggilan para pihak, saksi, persidangan di tempat, dan sebagainya.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mengawasi proses penyusunan anggaran pendidikan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas dan Komisi X DPR. Kehadiran KPK dalam rapat-rapat penyusunan anggaran pendidikan itu sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi.
