Masyarakat Profesional Madani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera bergerak efektif dan komprehensif, membongkar skandal transaksional yang terjadi di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.

UNTUK menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif. Caranya adalah memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan hal-hal yang dapat membantu pengungkapan tindak pidana serta melaporkannya kepada penegak hukum.

"Pemberian remisi kepada Puteh tidak menyalahi aturan."

Ada tujuh anggota Fraksi PDI Perjuangan saat uang diserahkan.

Kompetisi di antara partai politik telah dimulai. Bendera parpol, kampanye terselubung, dan iklan telah merebak di media massa, termasuk televisi.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Anti Illegal Logging-Pencucian Uang dan Korupsi atau JAIL-PK, Kamis (14/8), bertemu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy. Dalam pertemuan di Kejaksaan Agung itu, JAIL-PK mendesak Kejagung memakai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat pelaku pembalakan liar.

"Itu halusinasi Oey. Tidak benar itu."

Pimpinan Kejaksaan Agung (Kejagung) benar-benar gerah dengan pemberitaan tentang salah satu jaksa yang diduga menerima dana Bank Indonesia (BI) senilai USD 900 ribu atau Rp 8,2 miliar. Salman Maryadi, jaksa yang dituduh itu, kemarin (14/8) dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Indeks Persepsi Masih di Bawah Vietnam

Pemakaian baju koruptor, tampaknya, tidak lama lagi akan direalisasikan. Berbagai pihak mendukung gagasan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar pesakitan kasus korupsi memperoleh seragam khusus sebagaimana layaknya para pesakitan kasus yang lain.