Pengadilan Negeri Purwakarta kemarin memvonis mantan Bupati Kabupaten Purwakarta Lily Hambali Hasan satu tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam dan pembangunan gedung Islamic Center senilai Rp 3,793 miliar.

Setelah MA Menangkan Kasasi PT Timor Putra

Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak mau terburu-buru menanggapi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan PT Timor Putra Nasional atas Bank Mandiri dalam kasus uang Rp 1,2 triliun yang disita pemerintah. Sebagai jaksa pengacara negara (JPN), Kejagung akan lebih dulu berdiskusi dengan menteri keuangan.

Sidang dugaan korupsi APBD yang melibatkan Wakil Wali Kota Medan Ramli mulai memasuki babak akhir. Lebih ringan dengan pasangannya, Wali Kota Abdillah, yang dituntut delapan tahun, dalam sidang kemarin mantan Sekda tersebut dituntut lima tahun penjara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melirik kemacetan penanganan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lembaga superbodi tersebut berjanji mengambil alih penanganan kasus yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut manakala Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerah.

KPK Periksa Saksi Minggu Depan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bahan penyelidikan terkait temuan 400 cek perjalanan yang mengalir ke sejumlah anggota DPR. Setelah mengantongi nama-nama mereka yang memberi dan menguangkan cek, pekan depan KPK mulai memanggil mereka yang ditengarai berhubungan dengan kasus tersebut.

Penyerapan yang rendah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah masih terjadi hingga akhir semester I/2008. Fakta menunjukkan bahwa hampir di semua daerah, tingkat penyerapan APBD rata-rata di bawah 30 persen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Daerah pada 22 Agustus 2008 menyatakan keprihatinannya karena masih rendahnya penyerapan APBD (Media Indonesia, 1 September 2008). Penyerapan anggaran APBD yang rendah dan lambat itu tentu menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah terganggu dan pembangunan daerah menjadi mandek akibat banyaknya proyek yang tak digarap.

Sulit Mencari Dirjen Berintegritas Tinggi

Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Indo Pos-Jawa Pos Group Jumat malam (11/9) menganugerahkan Birokrasi Award kepada delapan direktur jenderal (Dirjen) terbaik di negeri ini. Seperti apa prestasi para Dirjen tersebut sehingga layak mendapat apresiasi di tengah citra buruk birokrasi.

Bekas Konsul Jenderal atau Konjen di Kinabalu, Malaysia, Arifin Hamzah dan Muchamad Sukarna, ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka diduga melakukan pungutan tarif dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kota Kinabalu.

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengingatkan partai politik supaya jangan memanipulasi publik dengan kontrak politik antikorupsi. Sebab, kontrak politik antikorupsi tanpa aksi nyata untuk meminimalisasi terjadinya korupsi di tubuh parpol itu justru hanya komitmen sebatas omongan belaka atau lipservice.

PRESS RELEASE
Penyiasatan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pada tahun anggaran 2009 pemerintah akan memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlahnya dapat mencapai Rp 224 triliun