Pernyataan Pers

USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI DI TUBUH DEPDIKNAS

Penangkapan mantan dirjen PLS Depdiknas oleh Kejati DKI Jakarta bukanlah akhir dari praktek korupsi di Depdiknas. Berdasarkan laporan dan data yang dihimpun ICW, masih ada indikasi praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Ditjen PLS/PNFI selama tahun 2006 dan 2007 namun belum diusut secara hukum. Beberapa kegiatan pengadaan barang di Ditjen PLS/PNFI Depdiknas tersebut diantara adalah, pertama pengadaan buku-buku dan modul belajar kedua, pengadaan blanko ijazah dan SKHUN dan ketiga pengadaan SIM (Sistem Informasi Manajemen).

"Seharusnya semua lembaga penegak hukum bersinergi."

Koalisi Anti-Peradilan Korup mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusut tuntas berbagai kasus dugaan pelanggaran hukum oleh kelompok perusahaan milik Sukanto Tanoto. Koalisi menyampaikan desakan itu melalui Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta kemarin.

"Wong maling ayam saja dihukum."

Agus Condro Prayitno, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mempunyai bukti cukup untuk mengusut kasus cek pelawat yang diterima sejumlah wakil rakyat. Ia mengungkapkan keyakinan itu setelah kembali diperiksa KPK kemarin. "Bahkan KTP saya yang tertinggal di bank, nomor seri ceknya, dan beberapa cek teman-teman yang lain langsung ditunjukkan oleh mereka (penyidik)," ujar Agus.

"Ada puluhan anggota DPR, kenapa cuma saya yang disadap?"

Sebanyak 50 anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat diduga menerima uang senilai Rp 5 miliar terkait dengan kasus alih fungsi hutan bakau Tanjung Api-api di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Condro Prayitno, Senin (22/9), hadir di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberi keterangan terkait penyelidikan dugaan kasus penerimaan 10 lembar cek perjalanan senilai Rp 500 juta.

Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia tidak berdaya melawan korupsi yang dilakukan oleh aparat negara dalam pelayanan publik. Hal ini membuat indeks persepsi korupsi Indonesia tidak terlalu membaik meskipun banyak pejabat yang korup sudah ditangkap dan dihukum.

Wali Kota Medan Abdillah divonis 5 tahun penjara, membayar denda Rp 250 juta, dan uang pengganti kerugian negara Rp 17,826 miliar. Abdillah dinilai majelis hakim bersalah dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penggunaan dana APBD.

Azwar Chesputra Sebut Rp 2 Miliar

Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat, Azwar Chesputra, pernah meminta Al Amien Nur Nasution agar minta tambahan Rp 2 miliar dari Sekretaris Daerah Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan. Azwar juga pernah menyampaikan supaya kalau diperiksa penegak hukum, jangan menyebut terima uang dari pemerintah daerah.

Presiden Harus Tolak Perpanjangan Usia Pensiun

Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, yang dibahas terburu-buru, kian menguatkan aroma ”tak sedap” yang melingkupi RUU itu, apalagi setelah mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor akhirnya menjatuhkan putusan lima tahun penjara untuk Wali Kota Medan Abdillah. Hukuman tersebut tiga tahun lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta hakim memvonis delapan tahun penjara.