Penyerapan yang rendah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah masih terjadi hingga akhir semester I/2008. Fakta menunjukkan bahwa hampir di semua daerah, tingkat penyerapan APBD rata-rata di bawah 30 persen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Daerah pada 22 Agustus 2008 menyatakan keprihatinannya karena masih rendahnya penyerapan APBD (Media Indonesia, 1 September 2008). Penyerapan anggaran APBD yang rendah dan lambat itu tentu menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah terganggu dan pembangunan daerah menjadi mandek akibat banyaknya proyek yang tak digarap.

Sulit Mencari Dirjen Berintegritas Tinggi

Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Indo Pos-Jawa Pos Group Jumat malam (11/9) menganugerahkan Birokrasi Award kepada delapan direktur jenderal (Dirjen) terbaik di negeri ini. Seperti apa prestasi para Dirjen tersebut sehingga layak mendapat apresiasi di tengah citra buruk birokrasi.

Bekas Konsul Jenderal atau Konjen di Kinabalu, Malaysia, Arifin Hamzah dan Muchamad Sukarna, ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka diduga melakukan pungutan tarif dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kota Kinabalu.

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengingatkan partai politik supaya jangan memanipulasi publik dengan kontrak politik antikorupsi. Sebab, kontrak politik antikorupsi tanpa aksi nyata untuk meminimalisasi terjadinya korupsi di tubuh parpol itu justru hanya komitmen sebatas omongan belaka atau lipservice.

PRESS RELEASE
Penyiasatan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pada tahun anggaran 2009 pemerintah akan memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlahnya dapat mencapai Rp 224 triliun

"Selama enam hari, kami studi banding di sana," kata Hajriyanto.

Sebanyak 13 anggota Panitia Kerja dan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Wilayah Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Sabtu lalu, bertolak ke Rumania dan Turki. Efektivitas studi banding kembali disorot tajam.

Perlindungan yang parsial bisa membuat orang enggan bersaksi.

Vincentius Amin Sutanto tiba di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Timur, sekitar pukul 13.00 waktu setempat Kamis pekan lalu. Dikawal seorang polisi tak berpakaian dinas, pembobol uang Asian Agri Abadi Oil and Fats Ltd sebesar US$ 3,1 juta atau senilai Rp 28 miliar itu bergegas keluar dari pintu kedatangan. Hanya 30 menit berselang, ia sudah kembali. Ia diantar lima petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Pontianak, Imigrasi, dan Reserse Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sampai ke pintu keberangkatan.

"Saat ini masih dalam pembahasan antardepartemen."

Komisi Pemberantasan Korupsi menyetujui adanya Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan. Namun, Komisi meminta substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan tidak berbeda dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Informasi.

Sri Mulyani belum bisa dimintai tanggapan.

Pengusaha Tommy Soeharto akan menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena telah mencairkan duit sengketa antara pemerintah dan PT Timor Putra Nasional sekitar Rp 1,2 triliun yang disimpan di rekening penampung Bank Mandiri pada 27 Agustus lalu.

Sedang diidentifikasi agar menjadi alat bukti.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan bukti adanya cek perjalanan yang telah dicairkan sendiri oleh sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004. Daftar nama para penerima cek itu kini di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.