Wali Kota Medan Abdillah divonis 5 tahun penjara, membayar denda Rp 250 juta, dan uang pengganti kerugian negara Rp 17,826 miliar. Abdillah dinilai majelis hakim bersalah dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penggunaan dana APBD.
Azwar Chesputra Sebut Rp 2 Miliar
Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat, Azwar Chesputra, pernah meminta Al Amien Nur Nasution agar minta tambahan Rp 2 miliar dari Sekretaris Daerah Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan. Azwar juga pernah menyampaikan supaya kalau diperiksa penegak hukum, jangan menyebut terima uang dari pemerintah daerah.
Presiden Harus Tolak Perpanjangan Usia Pensiun
Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, yang dibahas terburu-buru, kian menguatkan aroma ”tak sedap” yang melingkupi RUU itu, apalagi setelah mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor akhirnya menjatuhkan putusan lima tahun penjara untuk Wali Kota Medan Abdillah. Hukuman tersebut tiga tahun lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta hakim memvonis delapan tahun penjara.
Pengakuan Agus Condro Setelah Pemeriksaan
Agus Condro mulai membuka identitas 41 anggota DPR yang menerima cek perjalanan setelah pemilihan deputi gubernur senior (DGS) Bank Indonesia pada 2004. Sayang, dia tak menyebutkan rinci nama-nama rekannya di Komisi IX DPR periode 1999-2004 yang terindikasi menerima suap usai pemilihan yang dimenangkan Miranda Goeltom tersebut.
Diputarkan Rekaman, Mendadak Hilang Ingatan
Setelah eksepsinya ditolak majelis hakim pekan lalu, sidang Al Amin Nasution di Pengadilan Tipikor kemarin mulai menghadirkan saksi-saksi. Saksi pertama adalah penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sagita Hariyadin yang mengamati tingkah laku suami pedangdut Kristina tersebut dua tahun belakangan.
Audit BPK 2007 Temukan Pelanggaran Rp 852 Miliar
Anggaran pendidikan 2009 akan melonjak hingga mencapai Rp 224 triliun. Namun, besarnya anggaran tersebut berpotensi menimbulkan banyak praktik manipulasi yang dilakukan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI Sjamsul Nursalim kembali dipersoalkan. Kali ini landasan hukum yang digunakan, yakni Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Release and Discharge, dinilai bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi.
Kekhawatiran publik dengan isu perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun agaknya masuk di tahap mencemaskan. Sampai saat ini mayoritas fraksi menyetujui usulan pemerintah memperpanjang usia pensiun.
"Ini kemunduran dalam reformasi peradilan."
Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui batas usia pensiun seorang hakim agung adalah 70 tahun. Alasannya, usul pemerintah itu dinilai merupakan praktek umum yang juga diterapkan di beberapa negara lain.
