Majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Rabu (8/10), menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta kepada Wakil Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Ramli Lubis.
Upaya mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah untuk lepas dari jerat hukum makin berat. Kemarin (8/10) jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Menko Perekonomian itu delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Kredibilitas Kejagung Jadi Pertaruhan
Para jaksa yang menerima aliran dana Bank Indonesia (BI) Rp 5 miliar harus siap-siap diperiksa. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membentuk tim pemeriksa internal untuk mengusut sogokan kepada para jaksa yang menangani kasus BLBI dengan terdakwa mantan petinggi BI Soedrajad Djiwandono dan Iwan Prawiranata itu.
Buntut Perkembangan Kasus Korupsi Tanjung Api-Api
Satu lagi dugaan korupsi masuk dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang banyak mengejar pelaku yang menilap uang negara tersebut saat ini sedang mengincar pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan (Dephut) Rp 730 miliar.
Merosotnya harga saham di lantai bursa terus memakan korban. Kali ini perusahaan asuransi tenaga kerja BUMN PT Jamsostek (Persero) yang mengaku menelan kerugian hingga triliunan rupiah. Akibat portofolio sahamnya anjlok, Jamsostek memperkirakan menderita potential loss senilai Rp 5,4 triliun.
Kesangsian sebagian masyarakat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memberantas kejahatan korupsi mulai memudar. Pernyataannya yang konsisten di berbagai media cetak dan elektronik cukup menggembirakan. SBY yang tidak melakukan intervensi kekuasaan kepada aparat penegak hukum juga perlu diapresiasi. Ketakutan, bahkan gerah, telah dirasakan pejabat negara yang korup sejak program pemberantasan korupsi Presiden SBY gencar dilakukan. Kejaksaan Agung RI dan KPK telah menjadi andalan dalam perang melawan kejahatan korupsi.
Kejaksaan Agung menyatakan siap melakukan gelar perkara atau ekspose kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kami menunggu surat dari KPK berikutnya, apakah ada gelar perkara, kami tunggu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan di kantornya kemarin.
Data PPATK tidak bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil nama-nama yang diduga menerima cek pelawat dalam data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh, data itu sudah cukup untuk segera ditindaklanjuti. “Para penerima cek sudah tertera jelas dalam data itu,” kata dia saat dihubungi kemarin.
Ketegangan dan suasana emosional mewarnai sidang lanjutan kasus korupsi pelepasan kawasan hutan lindung di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dengan terdakwa anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, Al Amin Nur Nasution, di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (8/10). Beberapa kali Ketua Majelis Hakim Edward Patinasarane menengahi ketegangan antara jaksa, penasihat hukum terdakwa, saksi, dan terdakwa.
Perdebatan tentang perpanjangan usia hakim agung dinilai oleh sementara pihak semakin absurd. Perdebatan tersebut telah melebar dan meninggalkan substansi dari perlunya perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.
