Eksplorasi skandal birokrasi sudah dianggap biasa seperti selalu muncul menghiasi berita-berita surat kabar. Namun, sebaliknya, memberikan award kepada jajaran birokrasi mungkin mengundang banyak perhatian. Bisa saja karena skeptisme masyarakat apakah masih ada anggapan yang baik kepada birokrasi, atau karena keingintahuan lebih jauh tentang birokrasi award dengan segala latar belakang dan implikasinya.

Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos-Jawa Pos (IRB-IPJP) akan menganugerahkan Birokrasi Award malam ini yang akan disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Penyerahan oleh Wapres cukup relevan. Mengingat, posisi Wapres pada masa lalu yang bertanggung jawab atas salah satu fungsi politik eksekutif, yaitu kepemimpinan birokrasi dan kegiatan pengawasan. Fungsi itu juga secara tersirat menjadi fungsi Wapres saat sekarang, antara lain, direfleksikan dengan peran Wapres dalam TPA (tim penilai akhir) dalam penetapan pejabat eselon I.

Birokrasi Award juga berorientasi komplementer dengan Otonomi Award. Di satu sisi diyakini bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya dapat berhasil atas dukungan kerja jajaran birokrasi yang baik. Dan, sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan sampai ke tingkat pelayanan terdepan dapat berjalan baik dengan supervisi, fasilitasi, dan kerja jajaran birokrasi tingkat pusat secara baik pula.

Jadi, harus ada ''titik temu'' antara usaha dari bawah (bottom up) melalui koridor otonomi daerah dan sekaligus harus ada usaha dari atas melalui koridor penguatan birokrasi (top-down). Dengan kata lain, reformasi birokrasi dan otonomi daerah berlangsung tidak hanya secara paralel, tetapi harus terintegrasi. Dengan pendekatan itu, sangatlah wajar mimpi seorang Dahlan Iskan yang kita percaya dapat menjadi representasi gambaran demanding terhadap birokrasi, untuk membuat semua jajaran birokrasi menjadi baik secara merata. Ibarat ''kendaraan dari atas ke bawah harus sekaliber Ferari'', bukannya ''Ferari di atas dan bemo di bawah''.

Penghargaan dalam bentuk Birokrasi Award merupakan satu kesatuan dengan studi penelitian tipologi pejabat eselon I tingkat pusat, yaitu pada kementerian dan lembaga, lebih spesifik para Dirjen, deputi, dan kepala badan. Seperti telah disampaikan pada tulisan-tulisan teman-teman Steering Committee IRB-IPJP, studi ini telah memakan waktu lebih dari satu tahun, dilakukan secara metodis dan sistematis. Mulai perumusan konsep, sampling untuk uji konsep, verifikasi dan clustering (konfigurasi), diskusi kelompok terarah (focus group discussion), hingga deteksi tipologi pejabat eselon I tingkat pusat dianggap bisa mewakili; sampling yang diambil sebanyak 91 (= n) dari 586 populasi (=n) atau 16%.

Hasil studi tersebut telah diterbitkan IRB-IPJP dan beberapa hal menarik bisa diangkat. Terlihat bahwa 67% pejabat eselon I mempunyai pengalaman kerja lebih dari 25 tahun. Bahkan, sekitar 7% dengan masa kerja kurang dari 20 tahun. Hal itu mengandung arti bahwa pada jajaran pejabat eselon I kita sudah ada pembaruan.

Namun, masih sering dikatakan bahwa birokrasi belum berubah. Dengan fakta itu, terlihat bahwa perubahan pada jajaran birokrasi harus secara taktis dan harmonis dilakukan dengan sistem yang ada sekarang karena kita bukan melaksanakan reformasi pada ruang yang kosong. Fakta juga menunjukkan bahwa ciri birokrasi yang baik tidak selalu identik dengan pembaruan pada konteks kehadiran personel yang baru. Sebab, sifat dan ciri birokrasi reformis dan yang baik juga tampak pada personel pejabat yang telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun.

Jelas bahwa pengalaman dan perjalanan panjang menjadi birokrasi memberikan kontribusi yang baik terhadap kekuatan ciri atau identitas seorang pejabat eselon I. Penelitian juga menunjukkan bahwa pejabat eselon I yang ada sekarang 18% berasal dari nonstruktural dan 45 persen adalah pejabat promosi dari eselon II. Dengan kata lain, hanya 37% pejabat eselon I yang ada merupakan hasil mutasi horizontal dari pejabat eselon I sebelumnya.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi birokrasi kita di jajaran eselon I sudah merupakan hasil pembaruan, dari promosi eselon II dan dari nonstruktural seperti dari perguruan tinggi. Fakta lain yang memperkuat pembaruan di jajaran eselon I juga ditunjukkan dengan 90% pejabat eselon I kita sudah bekerja kurang dari 40 bulan atau berarti yang diangkat pada masa Kabinet Indonesia Bersatu, dan hanya 10% sisanya yang merupakan pejabat eselon I dengan masa kerja dalam jabatan lebih dari 40 bulan. Relevan dengan fakta tersebut juga terlihat bahwa 76% pejabat eselon I merasakan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dalam penugasan dan 34% menyatakan tidak ada masalah dengan penempatan pada jabatan eselon I.

Fakta penting yang juga muncul bahwa dalam menyiapkan advis kebijakan atau artikulasi kepentingan, 41% pejabat berpijak pada referensi keilmuan dan hal-hal yang berkembang di masyarakat (praktis dan tradisi, misalnya); dan 59% lebih berpijak pada aspek regulasi. Implikasi penting dari fakta itu ialah terjadi kombinasi yang baik secara keseluruhan bahwa artikulasi kepentingan, misalnya kebutuhan inovasi, penyesuaian, dan temuan baru, dapat dipersepsikan berbeda. Atau, dapat pula berarti bahwa terjadi peluang inovasi yang bisa mendorong reformasi birokrasi dengan baik berdasarkan ciri sikap tersebut. Ciri itu sangat perlu kita rekognisi dengan baik, mengingat banyak persolaan yang berkembang di masyarakat membutuhkan penyesuaian regulasi dan inovasi dari birokrat.

Memang, masih ada masalah lain yang perlu didalami lebih lanjut, yaitu ada anggapan bahwa pejabat eselon I kita masih bergantung kepada pejabat eselon II dan pejabat eselon II bergantung kepada pejabat eselon III, dan seterusnya. Tentang pandangan itu masih harus kita uji lebih lanjut. Tetapi, yang jelas, kita punya modal yang baik, yaitu birokrasi pejabat eselon I dengan gambaran ciri yang cukup potensial dan promising untuk reformasi birokrasi.

Terhadap hal-hal yang positif itu, IRB-IPJP terus mengembangkan konsep sambil menggali terus informasi dan observasi mendalam terhadap ciri-ciri birokrasi yang baik kepada jajaran eselon I. Dengan begitu, diperoleh gambaran bahwa jajaran eselon I dengan ciri-ciri dasar yang menjadi modal identitas birokrasi. Ciri yang muncul itu ialah ciri kenegarawanan atau states-manship yang dimiliki dengan baik 82% pejabat. Sisanya masih belum sensitif dengan mengaitkan tugas-tugasnya dengan hal-hal yang menjadi hak-hak rakyat yang dilindungi konstitusi.

Ciri yang lain, berpegang teguh pada prinsip dalam tugas (integrity) yang sangat kuat dimiliki 36% pejabat, 60% cukup kuat, dan sebagian kecil saja yang punya persoalan dalam mengatasi konflik kepentingan pribadi terhadap pekerjaan. Hal lain yang penting juga adalah ciri visionary; terlihat 27% pejabat memiliki visi yang sangat baik, 61% cukup baik, dan sisanya relatif biasa-biasa saja.

Leadership menjadi ciri utama yang sangat penting bagi pejabat eselon I sesuai dengan stratanya dalam jenjang jabatan pegawai negeri sipil (PNS). Sebanyak 34% pejabat memiliki leadership yang sangat kuat dan 63% cukup kuat. Itu sangat penting untuk menggerakkan seluruh jajaran di bawahnya. Dan, yang sering terlupakan, tetapi sangat penting juga, ialah ciri followership, yaitu sikap loyal dan dukungan kepada atasan/lembaga, seperti kepada menteri. Tercatat bahwa 49% pejabat memiliki loyalitas yang kuat dan 47% cukup kuat.

Temuan-temuan yang cukup positif itu perlu dikondensasikan sebagai konfigurasi dan tipologi serta menjadi sebuah peluang dalam diri jajaran birokrasi sendiri untuk bangkit melakukan reformasi. Konfigurasi itu dapat menjadi jawaban atas skeptisme dan pesimisme yang muncul terhadap jajaran birokrasi bahwa tidak semua jajaran birokrasi adalah buruk dan tidak semata-mata birokrasi itu buruk adanya.

Identifikasi tipologi dan konfigurasi itu dilakukan terhadap populasi pejabat, maka terus dilakukan observasi dan secara intensif dikembangkan dengan diskusi kelompok terarah (focus group discussion). Juga menjadi relevan untuk dapat diangkat prototipe birokrasi dari masing-masing ciri tersebut. Dalam jajaran steering committee, mengangkat prototipe itu merupakan bagian paling sulit dan memerlukan diskusi yang sangat dalam dengan dibantu instrumen uji statistik, sensory evaluation (membandingkan satu objek dengan objek yang lain).

Pada akhirnya, yang paling penting dari identifikasi konfigurasi dan identifikasi profil hingga pada prototipe unggulan mengandung implikasi bahwa melakukan reformasi dari dalam diri sendiri pada jajaran birokrasi adalah sangat penting. Sekaligus dapat menjawab perubahan mind-set sebagaimana sering mengemuka. Hal lain ialah pentingnya kebangkitan birokrasi Indonesia dari setitik harapan setelah selama ini menjadi objek eksplorasi. Perlu terus-menerus juga kita lakukan penguatan identitas birokrasi dengan ciri integritas (jujur pada diri sendiri) dan ciri berkompeten (jujur melayani rakyat, jujur kepada orang lain). Selamat atas penganugerahan Birokrasi Award, Bangkitlah Birokrasi Indonesia.

Siti Nurbaya , ketua Steering Committee Institut Reformasi Birokrasi Indo Pos-Jawa Pos

Tulisan ini disalin dari Jawa Pos, 11 September 2008